Ilustrasi.(Dok.MI)
JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut berbela sungkawa atas kematian siswi SMK Negeri 1 Cihampelas pada 30 September 2025 lalu. Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan independen. Hal ini penting agar publik tidak terjebak pada narasi pengaburan fakta apakah kematian siswa disebabkan oleh keracunan makan bergizi gratis (MBG) atau hal lain.
“Pertama, korelasi waktu dengan kasus keracunan MBG. Siswi yang meninggal merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya juga mengalami kasus keracunan massal akibat MBG pada 24 September 2025,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (2/10).
Kedua, gejala klinis. Korban dilaporkan mengalami muntah, kejang, hingga mulut berbusa, ini adalah gejala khas yang sama seperti ratusan siswa lain yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat.
Ketiga, kata Ubaid, kambuhnya korban keracunan MBG di lokasi yang sama. Beberapa hari setelah kasus keracunan massal (24 september 2025) , puluhan siswa yang sebelumnya sembuh justru dilaporkan kambuh lagi (27-29 september 2025) dengan gejala serupa.
“Kasus ini harus diinvestigasi secara transparan dan melibatkan publik. Hingga kini kabar simpang-siur beredar di masyarakat terkait kasus ini. Jika tidak ada tim independent yang melakukan investigasi, dihawatirkan berpotensi melahirkan spekulasi liar sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujar Ubaid.
Untuk itu, ujar Ubaid, BGN harus membentuk tim investigasi independen melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil, serta hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik.
Presiden Prabowo Subianto, sambung dia, diminta tidak meremehkan kasus keracunan MBG sebagai sekadar “persentase kecil”, karena ini menyangkut nyawa anak. Jika terbukti ada kaitan MBG dengan kematian maupun keracunan massal, kata dia, presiden dan BGN wajib bertanggung jawab dan tutup semua SPPG tanpa terkecuali.
“Kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi bangsa ini. Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya, Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab penuh,” pungkas Ubaid. (H-4)
