Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri).(MI/Farhan)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota pada Selasa (7/10). Salah satu yang dibahas yakni perihal pemotongan transfer daerah.
Usai pertemuan, Pramono menjelaskan dengan adanya pemotongan transfer daerah, pihaknya tidak akan mempersoalkan hal tersebut. Ia yakin hal itu dilakukan atas pertimbangan yang matang dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI.
"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan Dana Bagi Hasil," kata Pramono.
Pramono menegaskan, pihaknya akan mengikuti dan tidak keberatan dengan hal itu. Justru dalam hal ini, Pramono akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya," tambah dia.
Pramono menyebut, Pemprov DKI akan mencari cara lain agar pendapatan dan belanja daerah bisa berjalan dengan lancar.
"Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari 95 menjadi 79, tentunya kami harus melakukan creative financing," ujar Pramono.
Politkus PDIP itu mengatakan, adapun creative financing yang didiskusikan Pramono dan Purbaya adalah soal Jakarta Collaboration Fund.
"Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," tandas Pramono. (Far/P-3)


















































