Petugas SPPG Batam menyiapkan peralatan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari 74 dapur SPPG di Batam, baru satu yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).(MI/Hendri Kremer)
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam, Defri Frenaldi, menyerukan seluruh dapur layanan gizi di Kepulauan Riau agar segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia menegaskan, pemenuhan sertifikat tersebut menjadi kunci utama menjaga keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Defri mengungkapkan, dari 74 dapur SPPG di Batam, hanya 59 dapur yang aktif dan baru satu dapur yang telah memiliki sertifikat laik higiene. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan pentingnya percepatan sertifikasi di daerah lain agar standar layanan gizi nasional berjalan seragam.
“Kami tidak ingin ada celah dalam aspek kebersihan dan keamanan makanan. SLHS ini bukan sekadar syarat administratif, tapi komitmen moral untuk memastikan masyarakat menerima makanan yang sehat dan aman,” katanya kepada Media Indonesia, Senin (6/10).
Sebagai koordinator wilayah, dia menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam untuk mempercepat proses sertifikasi dan pemeriksaan kelayakan dapur MBG. Ia menyebut, DKPP memiliki fasilitas uji cepat pangan (rapid test) yang bisa dimanfaatkan untuk menjamin bahan makanan bebas dari zat berbahaya.
“Kami juga mendorong setiap dapur mempekerjakan koki profesional dan melakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin. Semua langkah itu bagian dari upaya menegakkan standar nasional yang ditekankan BGN,” ujarnya.
Dia menilai, program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak sosial yang besar dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia pun mengingatkan, dapur yang terbukti tidak memenuhi standar akan dievaluasi bahkan diberhentikan sementara hingga dinyatakan laik kembali.
“Program ini membawa manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, kami di SPPG Batam berkomitmen menjadi contoh penerapan standar higiene dan sanitasi yang baik bagi daerah lain,” tambahnya.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti bahwa suatu tempat pengolahan makanan telah memenuhi ketentuan kebersihan dan sanitasi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. BGN menargetkan seluruh SPPG di Indonesia memiliki sertifikat tersebut sebelum akhir tahun. (H-1)
