
PEMERINTAH terus menggencarkan dan memperluas penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog mendorong penyaluran beras SPHP dapat menggapai berbagai kanal distribusi. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, setelah pasar tradisional dan gerai BUMN, pihaknya menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mendistribusikan beras sphp dengan total target 800 ribu ton. Kolaborasi ini berjalan mulai September sampai Desember 2025.
"Untuk beras SPHP, ini kita sudah minta tolong supaya bisa didistribusikan ke semua akses, termasuk pasar modern. Aprindo punya lebih dari 40 ribu sampai 60 ribu outlet. Jadi bisa menjangkau banyak tempat dan mempermudah akses masyarakat," kata Arief dalam keterangan yang dikutip, Senin (15/9).
"800 ribu ton beras SPHP ke ritel. 200 ribu ton selama 4 bulan ini. Kenapa begitu? Masyarakat bisa mengakses gerai-gerai ritel karena dekat dari pemukiman. Jadi kita siapkan untuk melengkapi distribusi sebelumnya yang sudah dan dilanjutkan ke pasar tradisonal, BUMN, instansi, pemerintah daerah, dan lainnya," tambah Arief.
Per 11 September, realisasi penjualan beras SPHP yang dipantau Bapanas telah mencapai 351,1 ribu ton atau 23,4% dari target salur selama setahun 1,5 juta ton. Dari realisasi penjualan itu, sebagian kecil saja yang telah disalurkan melalui ritel modern dengan jangkauan 442 unit.
Oleh karena itu, Arief mengaku terus berupaya menggempur semua jalur tata niaga, termasuk pasar ritel. Hal ini perlu dikerjakan untuk mempersiapkan kondisi di beberapa bulan ke depan sampai Januari 2026 yang kemungkinan tidak melebihi kebutuhan konsumsi bulanan.
"Sekarang lagi ngurusin beras, itu harus sampai ke masyarakat dengan harga yang benar. Kita fokus isi pasar. Beras Bulog ada 3,9 juta ton. Habis ini harus penuhi pasar karena produksi di bulan November, Desember, dan Januari itu tidak sebaik di Maret dan April lalu. Jadi beras Bulog itu pasti akan keluar untuk penuhi kebutuhan masyarakat luas. Saya pastikan keluar banyak sesuai keperluan," katanya.
"Makanya semuanya dibuka. Ada tujuh saluran. Pasar tradisional sudah disalurkan. Polda, Polres, KODIM TNI sudah. Gerakan Pangan Murah dan pemerintah daerah sudah. Seperti kemarin kita bareng KADIN (Kamar Dagang dan Industri) juga sudah. Jadi kita ajak semua supaya masyarakat terbantu," ucap Arief.
Lebih lanjut, Arief memastikan Bulog masih akan menjalankan penyerapan setara beras produksi dalam Negeri, meskipun realisasi telah mendekati target yang paripurna. Arief sebut Bulog wajib membeli gabah petani di daerah yang mengalami penurunan harga di bawah Rp 6.500 per kilogram (kg).
"Jika harga gabah petani di bawah Rp 6.500, maka Bulog harus menyerap. Jadi Bulog menyerap membantu harga di tingkat petani. Ini perintah Bapak Presiden, tapi jangan terjadi rebutan beli gabah hingga harganya tinggi. Itu tidak boleh karena pasti yang mampu beli hanya swasta yang modalnya besar," beber Arief.
"Makanya yang akan kita kerjakan ke depan adalah penggiling padi yang besar itu ke depannya harus memiliki izin khusus. Kalau tidak begitu, penggiling padi kecil akan kesulitan memperoleh gabah. Ini sesuai keinginan Bapak Presiden dengan ekonomi kerakyatannya," tambah Arief.
Terkait isu stok beras Bulog yang dapat mengalami disposal (pemusnahan), Arief memastikan metode perawatan yang Bulog terapkan selama ini sudah baik. Dengan begitu dapat meminimalisir kerusakan mutu beras. Ia pun mengatakan tidak ada usulan disposal yang ditandatanganinya sampai hari ini. (H-2)