5 hours ago
1
Siswa menyantap makan bergizi gratis di SD Negeri Pasirranji 04 di Desa Cireundeu, Cikarang.(Dok. MI/Susanto)
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai. Mulai dari persoalan anggaran hingga kualitas pangan. Meski begitu, program MBG disebut harus tetap berjalan dengan berbagai keterbatasan yang ada.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi serta peningkatan transparansi dan akutabilitas.
"Implementasi selama dari Januari sampai April 2025 kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/5),
Dengan berbagaii prosedur dan SOP yang telah diditetapkan oleh BGN, harapannya berbagai persoalan anggaran sudah selesai di Desember nanti.
Ia juga memperhatikan bahwa program MBG memiliki bobot politik yang sudah sangat tinggi sekali. Sehingga tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus teap berjalan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada.
"Dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.
Selaiin itu juga ada banyak calon-calon yayasan untuk membangun dapur atau SPPG makan bergiz gratis.
"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan BGN sudah meminta Kemenkuham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapurnya," pungkasnya. (H-3)
