Siswa korban keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) menjalani perawatan medis di Posko Penanganan di Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.(ANTARA FOTO/Abdan Syakura)
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap sepele, meski jumlahnya diklaim kecil. Menurutnya, persoalan ini berpotensi menimbulkan ketakutan publik bila tidak segera ditangani secara tuntas.
"Meskipun data yang disebut kecil, itu dapat menimbulkan ketakutan. Itu akan menular pada persepsi publik," ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/9).
Trubus menekankan, kelengahan pemerintah dapat berujung pada meluasnya penolakan masyarakat terhadap program MBG. Ia mencontohkan bagaimana di Jawa Tengah, sejumlah orang tua melarang anak mereka menerima MBG karena khawatir keracunan, bahkan di Bandung Barat tercatat ada korban yang mengalami kambuh.
Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan sikap tegas. "Pemerintah harus tegas, katakanlah walau hanya 1 nyawa yang keracunan, itu harus tegas karena memang itu tidak seharusnya terjadi," kata Trubus.
Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi gugatan massal dari masyarakat bila masalah ini terus berulang. Ia menyebut, tata kelola program perlu diperbaiki, termasuk memperjelas tanggung jawab antara pemerintah dan pihak penyedia, dalam hal ini SPPG.
"Kalau pemerintah semua, itu akan menjadi aneh. Karena ada SPPG juga di sana. Seharusnya karena ini mitra, maka ada klausul yang mengatakan kalau ada apa-apa, maka menjadi tanggung jawab bersama," jelasnya.
Meski begitu, Trubus mengapresiasi penanganan cepat terhadap korban yang langsung dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit. Namun, ia menekankan, langkah darurat saja tidak cukup tanpa pembenahan sistem yang lebih menyeluruh.
Ia juga menilai presiden kini tampak melunak dan tidak lagi menekankan target seperti sebelumnya. Hal itu menurutnya membuka ruang evaluasi lebih serius untuk memperbaiki program.
Trubus berharap, pemerintah mampu membangun tata kelola yang lebih baik agar risiko keracunan benar-benar bisa ditekan hingga nol. "Saya masih percaya pemerintah punya strategi dan cara untuk membenahi program MBG ini sehingga betul-betul bisa mencapai nol risiko," pungkasnya. (Mir/P-1)
