2 days ago
9
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah IV.(MI/REZA)
PENGGUNAAN dana pendidikan di Purwakarta, Jawa Barat, yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan APBD Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan sekolah dan sarana di Sekolah SMA/SMK rawan diselewengkan.
Di antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan, yaitu dana dari pemerintah pusat yang khusus diperuntukkan untuk pembangunan fisik di bidang pendidikan.
Pada 2025 ini, Jawa Barat mendapat alokasi DAK Fisik sebesar Rp127 miliar lebih. Sebagian dari dana ini kemudian disalurkan ke Purwakarta untuk membiayai berbagai proyek di sekolah-sekolah.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan dan penambahan ruang kelas di beberapa sekolah, seperti SMKN 1 Purwakarta, SLBN Purwakarta, SMKN Bungursari, SMAN 1 Purwakarta, SMAN 1 Pasawahan, SMAN 1 Maniis, SMKN 1 Cibatu, Pembangunan Gedung SMAN 1 Pondoksalam, 3 paket pekerjaan di SMAN 1 Wanayasa dan 2 paket pekerjaan di SMKN Jatiluhur.
Komunitas Pendamping dan Pengayom Pendidikan (KPPP) Purwakarta, Agus M Yasin mengatakan bahwa pembangunan SMAN/ SMK harus diawasi dengan ketat. Dia khawatir, jika tidak diawasi, bangunan yang dihasilkan tidak akan berkualitas dan bisa membahayakan siswa.
Di antaranya kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan rencana, proyek yang molor dari jadwal, dan kemungkinan adanya korupsi.
"Pendidikan itu investasi untuk masa depan. Jangan sampai pembangunan SMAN dan SMK cuma jadi proyek asal-asalan, tapi harus benar-benar bermanfaat untuk warga Purwakarta," tegasnya.
Agus juga mengingatkan bahwa jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik, bisa terjadi pemborosan uang negara dan bahkan korupsi. Karena itu, ia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mengawasi proyek ini.
Sementara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah IV, Rizsyeu Silvina, membenarkan adanya proyek pengerjaan di sejumlah sekolah SMA/SMK di Purwakarta, yang pembiayaannya berasal dari Kementerian dan APBD Provinsi, Jawa Barat.
"Dalam pelaksanaan proyek kami dari KCD tidak dilibatkan baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Untuk rehab sekolah pelaksanaanya diserahkan kepada Kodim 0619 Purwakarta," tandasnya.
Dia mengakui adanya tumpang tindih dalam segi waktu pelaksanaan. Selain itu ada sekolah yang menerima dua bantuan sekaligus dari kementerian Pendidikan maupun dari APBD Provinsi.
