Aliansi Perempuan Indonesia Tolak Rencana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto 

Suasana kompleks pemakaman Astana Giri Bangun di Kawasan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (4/7/2023).(MI/Susanto)

ALIANSI Perempuan Indonesia menolak tegas rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Mereka menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pengingkaran sejarah serta penghinaan terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa Orde Baru.

Perwakilan Marsinah.id Dian Septi menyebut upaya tersebut sebagai pengkhianatan terhadap hati nurani bangsa. Ia menilai pemberian gelar kepada Soeharto sama dengan membenarkan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang pernah terjadi.

“Banyak pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan. Sejarah coba ditutupi dengan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Ini sinyal bahwa pelanggaran HAM bisa dilupakan dan dibenarkan oleh bangsa ini,” ujar Dian dalam konferensi pers, Minggu (2/11). 

Dian menilai, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan merupakan penghinaan terhadap sosok-sosok yang menjadi korban kekuasaan Orde Baru seperti Marsinah.

Ia menegaskan bahwa negara belum pernah meminta maaf atau mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu secara terbuka dan transparan.

“Menempatkan Soeharto sejajar dengan tokoh seperti Marsinah adalah penghinaan terhadap nurani bangsa dan perempuan yang sampai hari ini masih berjuang melawan kekerasan di dunia kerja,” tambahnya.

Perwakilan YAPPIKA dan Forum Penguatan Perempuan Indonesia (FPPI) Sari Wijaya menekankan bahwa penolakan ini bukan karena kebencian pribadi terhadap Soeharto, melainkan karena ingatan terhadap sejarah kelam bangsa. 

Ia mengingatkan bahwa rezim Orde Baru dibangun di atas kekerasan, penindasan, dan kebohongan yang menelan ratusan ribu korban.

“Menjadikan Soeharto pahlawan sama saja menghapus jejak darah di tanah air ini. Pahlawan bukan penindas, bukan koruptor, bukan pembungkam. Kami menolak politik pelupaan yang kini disusun oleh segelintir elit,” kata Sari.

Ia menyebut tragedi-tragedi kemanusiaan seperti pembunuhan massal 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, Timor Timur, hingga Mei 1998 sebagai catatan pelanggaran yang tidak pernah dituntaskan.

Menurutnya, langkah pemerintah justru akan menghianati perjuangan reformasi 1998 yang berupaya mengakhiri otoritarianisme.

“Memberi gelar pahlawan pada Soeharto berarti menertawakan perjuangan jutaan rakyat yang turun ke jalan demi keadilan dan demokrasi,” ujarnya. (H-4)