Suasana polusi udara yang menyelimuti bangunan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Jakarta.(ANTARA/Sulthony Hasanuddin)
SEJALAN dengan semangat Clean Air Month yang diperingati setiap September, Bicara Udara mendorong kolaborasi kawasan aglomerasi sebagai kunci untuk mengatasi polusi udara dan memperkuat transportasi publik.
Ajakan ini menegaskan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan aksi kolektif lintas wilayah, lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan edukasi publik dan proyek berdampak bersama para Duta Udara Bersih (Biru Voices Ambassadors) 2025, Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menyerukan komitmen “Jejak Langkah untuk Udara Bersih”, sebuah ajakan untuk bersama-sama mengambil langkah yang bertanggung jawab dan sadar lingkungan demi keberlanjutan bumi, satu-satunya rumah kita.
Menurut Novita, masalah dasar yang terjadi adalah setiap daerah memiliki kepentingan politik yang berbeda sehingga menghambat koordinasi antar wilayah. Kerja sama kawasan aglomerasi menjadi solusi atau jalan tengah dalam mengatasi polusi udara lintas batas, khususnya di Jabodetabekpunjur.
“Penanganan polusi udara lintas daerah perlu dijadikan prioritas pemerintah. Selain itu transportasi lintas wilayah juga perlu dibuat memadai, aman dan nyaman. Tapi lebih dari itu, para pemimpin perlu mencontohkan dengan ikut menggunakan transportasi publik agar dapat merasakan kualitasnya secara langsung dan mendorong perbaikan berkelanjutan,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, Senin (29/9).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan strategi pengendalian polusi udara melalui kerja sama wilayah.
Menurutnya, kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekpunjur menghadapi tantangan polusi udara yang kompleks dan saling terhubung. Kita perlu kebijakan berbasis bukti, sistem pelaporan yang jelas, perencanaan skenario, penindakan tegas terhadap sumber polusi, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.
“Pada saat yang sama, kesadaran publik dan penyediaan transportasi publik yang memadai harus didorong secara simultan. Kita perbaiki sistemnya, lakukan inovasi agar sarana semakin baik, dan terus mengedukasi warga agar mau dan bisa menggunakan transportasi publik,” ujar Bima Arya.
Bima juga mendorong kepala daerah di wilayah aglomerasi untuk membangun infrastruktur transportasi ramah lingkungan dan menciptakan kultur penggunaan transportasi publik di masyarakat. Menurutnya, pejabat publik perlu memberi teladan dengan menggunakan transportasi umum agar meningkatkan sensitivitas dan mendorong partisipasi publik.
“Bila terdapat gerakan masif masyarakat beralih ke transportasi publik, pemerintah akan semakin terdorong untuk terus memperbaiki layanan dan infrastrukturnya. Strategi pengendalian pencemaran udara pun dapat diterapkan dengan lebih presisi, sekaligus menginspirasi semakin banyak individu untuk menjadi advokat udara bersih,” ucap Bima.
Diketahui, Bicara Udara (Yayasan Udara Anak Bangsa), organisasi nonprofit yang aktif mengadvokasi kebijakan publik terkait strategi pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek, melakukan edukasi publik & proyek berdampak bersama para Duta Udara Bersih (Biru Voices Ambassadors) 2025, dengan tajuk “Jejak Langkah untuk Udara Bersih,” di Jakarta, Minggu (28/9).
Dalam kesempatan ini hadir para tokoh penting tokoh penting seperti pemangku kebijakan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino serta kreator konten, Ajeng Kamaratih. (Z-1)
