1 day ago
7
Ilustrasi(Antara)
Bank Indonesia mencatat, sebanyak 38,1 juta UMKM telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran. Data tersebut dikumpulkan per triwulan pertama 2025.
“Hingga triwulan pertama 2025, pengguna QRIS sudah mencapai 56,3 juta dengan volume mencapai 2,6 miliar transaksi. Merchant QRIS ini sebagian besar adalah UMKM sebanyak 38,1 juta,” kata Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI) Sri Noerhidajati di Jakarta, Rabu (7/5).
Ia menyatakan bahwa digitalisasi merupakan kunci transformasi UMKM untuk dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha. Penggunaan teknologi, mulai dari pemasaran daring hingga sistem pembayaran, telah terbukti meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan usaha.
“Perluasan akses keuangan digital memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan bagi pelaku UMKM. Melalui inovasi seperti QRIS, UMKM memperoleh kemudahan dalam bertransaksi dan masuk ke dalam sistem keuangan nasional. Dengan QRIS ini, transaksi UMKM yang terjadi dapat tercatat secara digital dan terstruktur,” ujarnya.
Sri Noerhidajati mengatakan bahwa data transaksi yang terekam secara digital dapat berperan sebagai rekam jejak bagi bank untuk melihat bagaimana arus kas UMKM sehari-hari. Data tersebut dapat menjadi acuan bagi bank maupun lembaga pembiayaan lainnya untuk menilai kelayakan kredit UMKM karena data tersebut bersifat kredibel dan real-time.
Pihaknya juga mendorong perluasan inklusi ekonomi dan keuangan UMKM melalui inovasi sistem pembayaran digital QRIS Tap yang baru diluncurkan pada Maret 2025 lalu.
“Saat ini (QRIS Tap) masih diimplementasikan di beberapa merchant saja gitu ya. Nanti ke depan akan diperluas lagi,” katanya.
Selain melalui inovasi teknologi digital, Sri Noerhidajati menuturkan bahwa Bank Indonesia juga mendukung peningkatan inklusi keuangan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan. Salah satunya adalah melalui pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang berhasil mencapai target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 5 persen.
Ia menyampaikan bahwa bank yang mampu memenuhi target pembiayaan UMKM juga akan mendapatkan insentif berupa pengurangan kewajiban giro wajib minimum. Ia mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat kredit UMKM yang pada Maret 2025 hanya tumbuh 1,95 persen year-on-year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan masa pandemi yang dapat mencapai 10 persen yoy.
“Dengan kebijakan ini diharapkan menjadi insentif bagi bank untuk mau menyalurkan kredit ke UMKM,” tandasnya. (Ant/E-3)
