1 day ago
8
Universitas Columbia meminta bantuan NYPD untuk mengusir aktivis pro-Palestina yang menduduki Perpustakaan Butler.(Media Sosial X)
UNIVERSITAS Columbia meminta bantuan dari Departemen Kepolisian New York (NYPD) untuk membubarkan para aktivis pro-Palestina, setelah puluhan pengunjuk rasa menduduki bagian dari perpustakaan utama kampus pada Rabu (waktu setempat).
Claire Shipman, penjabat presiden universitas, dalam sebuah pernyataan mengatakan para pengunjuk rasa menolak meninggalkan gedung. Mereka telah diperingatkan ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi disipliner dan kemungkinan penangkapan atas tuduhan masuk tanpa izin.
“Karena banyaknya individu yang terlibat dalam gangguan di dalam dan di luar gedung, sekelompok besar orang yang mencoba memaksa masuk ke Perpustakaan Butler yang menciptakan bahaya keselamatan, serta kehadiran signifikan dari individu yang diyakini bukan bagian dari universitas, Columbia telah mengambil langkah yang diperlukan dengan meminta kehadiran NYPD untuk membantu mengamankan gedung dan keselamatan komunitas kami,” kata Shipman dalam pernyataannya.
“Sayangnya, selama gangguan ini, dua petugas keamanan publik Columbia mengalami cedera saat kerumunan mencoba memaksa masuk ke gedung dan ke Ruang 301. Tindakan ini sungguh keterlaluan,” tulisnya.
Dalam wawancara dengan stasiun afiliasi NBC lokal pada Rabu malam, Wali Kota New York Eric Adams mengatakan polisi “sedang dalam perjalanan” ke kampus. “Kami sedang berkomunikasi dengan pihak kampus. Mereka telah meminta bantuan kami, dan NYPD sedang menuju lokasi,” kata Adams, menyebut protes tersebut sebagai “tidak dapat diterima”.
Pada pukul 18.00 waktu setempat, para mahasiswa menerima peringatan bahwa perpustakaan ditutup dan area tersebut “harus segera dikosongkan”.
Gubernur New York Kathy Hochul dari Partai Demokrat mengatakan rasa terima kasih kepada aparat keamanan karena menjaga keselamatan mahasiswa. “Setiap orang memiliki hak untuk melakukan protes secara damai. Namun kekerasan, vandalisme, atau perusakan properti sama sekali tidak dapat diterima,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Gambar yang dibagikan di media sosial oleh gerakan protes kampus Columbia University Apartheid Divest (CUAD) menunjukkan para pengunjuk rasa bertopeng, banyak yang mengenakan kefiyeh memenuhi sebuah ruangan di dalam Perpustakaan Butler.
Beberapa berdiri di atas meja dengan pengeras suara, sementara yang lain membentangkan spanduk bertuliskan “Strike for Gaza” dan membagikan selebaran yang menyerukan agar universitas mencabut investasi dari dana dan bisnis yang dianggap mendukung invasi Israel ke Gaza. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan “Free Mahmoud Khalil” dengan gambar seorang lulusan Columbia dan aktivis Palestina yang saat ini ditahan Imigrasi AS sejak penangkapannya pada Maret.
Dalam pernyataan yang diposting di X, para pengunjuk rasa mengonfirmasi mereka menolak menunjukkan identitas dan beberapa di antaranya mengalami cedera saat bentrokan dengan petugas keamanan kampus.
“Kami tidak akan menjadi intelektual yang tidak berguna,” kata mereka. “Palestina adalah kompas kami, dan kami berdiri teguh menghadapi penindasan yang brutal.”
Konflik ini terjadi di tengah situasi rapuh bagi Universitas Columbia, yang kini menghadapi tekanan dari pemerintahan Trump terkait respons kampus terhadap protes mahasiswa menentang perang di Gaza pada musim semi lalu. Pemerintah menuduh universitas gagal melindungi mahasiswa Yahudi dari antisemitisme di kampus dan membatalkan pendanaan riset federal senilai US$400 juta.
Pada Selasa, universitas mengumumkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja akibat pemotongan dana tersebut. Para pejabat kampus menyatakan sedang berusaha bernegosiasi dengan pemerintahan Trump untuk memulihkan dana itu.
Musim semi lalu, para pengunjuk rasa mendirikan tenda dan mengambil alih Gedung Hamilton di kampus, yang mengakibatkan puluhan penangkapan dan menginspirasi aksi serupa di universitas-universitas lain di seluruh AS.
Sejak saat itu, universitas mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Pada Maret, presiden sementara Columbia mengundurkan diri setelah menyetujui hampir seluruh tuntutan pemerintahan Trump — keputusan yang memicu kemarahan di kalangan dosen dan pengamat yang menilai universitas telah mengorbankan independensi dan kebebasan akademik. (The Guardian/Z-2)
