7 hours ago
4
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi.(MI/Abdul Kohar)
TNI bertekad mengedepankan dialog dengan para pihak, baik terhadap mereka yang selama ini bersuara kritis maupun kepada mereka yang bersuara keras, bahkan menolak kehadiran penambahan batalion maupun pemekaran struktur TNI di berbagai wilayah.
"Kami akan mengedepankan dialog. Kita dalami dari aspek why. Mengapa, kok ada yang menolak TNI yang hendak membangun daerah. Karena tujuan penambahan pasukan di daerah-daerah itu merupakan bagian dari pengabdian TNI dan keterlibatan TNI dalam membangun wilayah," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi, dalam acara temu pimpinan media bertajuk 'Editorial, Meet and Greet', di Jakarta, hari ini.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah. "Kami ingin tahu, mengapa ada yang menolak saat TNI mau membangun kekuatan, membangun 'rumah' di negerinya sendiri," lanjutnya.
Menurut Kristomei, kepentingan TNI melakukan itu semua ialah semata-mata demi bangsa dan memperkuat TNI sebagai instrumen penting pertahanan bangsa. "Jangan khawatir, tidak akan ada lagi dwi fungsi TNI. Kita tidak akan kembali ke situasi seperti itu," tandas Kristomei.
TNI, lanjut mantan kadisepnad itu, bertekad menjadi alat negara yang kuat, tapi tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama. "Bagi kami, TNI yang kuat dan bangsa yang demokratis mesti beriringan," ia menegaskan.
Menurut dia, TNI tidak alergi terhadap kritik, termasuk sikap kritis dari media. TNI, lanjut Kristomei, memandang bahwa media adalah teman yang tidak boleh dimusuhi. Peran media yang salah satunya sebagai sarana menyampaikan informasi, dipandang amat penting dan strategis bagi TNI untuk menyampaikan kepada masyarakat hal ihwal yang sudah dikerjakan oleh TNI.
"Kami terbuka. Tanyakan apa saja. Era transformasi dan transparansi tidak usah ditutup-tutupi. Kami menghormati kebebasan pers dalam menjalankan prinsip checks and balances. Namun, yang penting harus berimbang dan cover both side," terang Kristomei.
Sejumlah kalangan mengkritisi rencana TNI membuka batalion di daerah-daerah, bahkan hingga semua daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. TNI juga dirkitisi terkait dengan rencana institusi itu untuk memekarkan sejumlah teritori (kodam) di berbagai wilayah.
Saat rencana menambah hingga sekitar 9.000 pasukan TNI di seluruh Papua, misalnya, sejumlah aktivis menolak hal itu yang mereka anggap sebagai ancaman bagi kebebasan sipil. Namun, Kristomei menjamin bahwa TNI tidak akan semena-mena. "Pulau Papua itu sangat luas. Menambah 9.000 anggota TNI itu tidak sebanding dengan luasnya wilayah Papua," terangnya. (P-1)
