1 week ago
10
Ilustrasi(Dok PPM Manajemen)
ANGGOTA Kelompok Kerja Etika Bisnis dan Tata Kelola (Business Ethics and Governance Working Group/BEGWG) UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) membahas peluang dan tantangan serta berbagi praktik baik dalam implementasi hubungan bisnis dan pemerintah yang transparan.
Pertemuan bertajuk Working with Government Officials di PPM Manajemen, Jakarta, Jumat (28/2), ini merupakan sesi ketiga BEGWG yang digelar bersama oleh PPM Manajemen, PT Medco Energi Internasional Tbk, dan IGCN.
Diskusi ini menghadirkan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membahas upaya pencegahan korupsi dan langkah strategis membangun hubungan transparan dan profesional antara pemerintah dan sektor bisnis. Para peserta juga berbagi pengalaman praktik baik mengelola relasi dengan pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Yayasan PPM Tjahjono Soerjodibroto mengatakan hal itu sejalan dengan tujuan diskusi untuk menggali lebih dalam bagaimana kolaborasi yang beretika bisa dikelola dengan baik, bermanfaat bagi bisnis dan pemerintah, serta menumbuhkan kepercayaan yang berkelanjutan.
"Sebagai bagian dari BEGWG, PPM Manajemen berperan strategis mendorong praktik bisnis beretika dan transparan, khususnya dalam membangun relasi yang konstruktif antara bisnis dan pemerintah," katanya. Tjahjono juga menyoroti pentingnya dunia usaha untuk lebih memahami dan mengadopsi praktik bisnis yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Diskusi ini sebagai langkah penting untuk semakin memperkuat komitmen membangun ekosistem bisnis lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Kami yakin lewat inisiatif ini, kita bisa bersama-sama membangun lingkungan bisnis lebih bertanggung jawab dan berintegritas," ucap Tjahjono.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono menekankan pentingnya tata kelola beretika dalam praktik bisnis yang berkelanjutan. "Dalam dunia bisnis yang kian kompleks, interaksi antara sektor swasta dan pemerintah tidak dapat dihindari, mulai dari pengelolaan kontrak, perizinan, hingga kepatuhan pada regulasi," ujar Josephine.
"Perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dalam interaksi itu akan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan, memiliki manajemen risiko lebih baik, dan mencapai keberlanjutan jangka panjang."
Sesi itu juga menghadirkan para ahli dan praktisi. Dian Rachmawati, Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK, memaparkan potensi korupsi korporasi, dampaknya terhadap bisnis, dan langkah-langkah antisipasinya.
Ia juga menjelaskan berbagai peraturan dan prosedur yang berlaku dan peran KPK dalam mengawasi interaksi bisnis dengan pemerintah.
Praktisi lainnya, Ronny Siahaan, Head of Corporate Audit & Compliance MedcoEnergi, berbagi wawasan dari pengalaman di sektor energi dalam mengelola interaksi dengan pemerintah beserta tantangannya.
Ia menyoroti aspek-aspek penting dalam kemitraan bisnis dan pemerintah beserta langkah-langkah menghadapi tantangan itu. "Sektor energi memiliki tantangan kepatuhan dalam hal interaksi dan hubungan dengan pemerintah. Dari pengalaman kami, penerapan protokol perusahaan yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan standar etika tinggi, membantu kelancaran operasional bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi," jelasnya.
Pada akhir sesi, Direktur PT Binaman Utama-PPM Manajemen Aditayani Indra Kukila memaparkan kerangka untuk membangun praktik etika bisnis berkelanjutan.
Ia juga menekankan peran penting pemangku kepentingan di luar sektor bisnis termasuk di dalamnya akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal hubungan yang etis dan transparan antara sektor bisnis dan pemerintah.
"Ini menunjukkan PPM Manajemen telah dan terus berkontribusi melalui kepakarannya mendorong transparansi serta akuntabilitas tata kelola bisnis," pungkas dia. (H-2)
