
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal. Ia memberi tugas khusus kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi manajemen perusahaan pelat merah.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah besarnya pendapatan komisaris BUMN, meski kontribusinya minim. Menurut Prabowo, salah satu sumber penghasilan terbesar bagi komisaris adalah tantiem, bonus kinerja yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian target keuntungan.
Namun, Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun," kata Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Prabowo menegaskan, jika ada direksi atau komisaris yang keberatan tidak menerima tantiem, mereka dipersilakan mundur.
"Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti! Banyak anak muda yang mampu siap gantikan mereka," pungkas Prabowo.
Selain memangkas pemberian tantiem, Prabowo juga memutuskan membatasi jumlah komisaris di BUMN menjadi maksimal enam orang, bahkan idealnya hanya empat atau lima.
Ia mengingatkan, aset BUMN Indonesia bernilai lebih dari US$1.000 triliun. Dengan pengelolaan yang benar, seharusnya BUMN mampu menyumbang minimal US$50 miliar per tahun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit. Nah itu saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," kata Prabowo. (P-4)