1 week ago
10
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno .(MI)
KASUS dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina yang disebut mencampur pertalite dengan pertamax masih menjadi isu yang meresahkan masyarakat hingga saat ini.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendesak Pertamina segera membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap isu blending ilegal ini.
“Menghadapi kasus yang sekarang bergulir ini, saya memandang perlu dibentuknya tim investigasi independen oleh Pertamina yang terdiri dari orang-orang yang kredibel, memiliki integritas, dikenal pasar, berasal dari kalangan akademisi, kampus dan institusi yang kredibel untuk mengungkap isu blending ilegal ini sekaligus menjawab keresahan publik," tutur Eddy, dalam rilis yang diterima, Kamis (6/3).
Menurutnya, keresahan masyarakat belum terjawab karena di satu pihak aparat penegak hukum menyatakan ada blending ilegal atau oplosan, tetapi di pihak Pertamina menyatakan tidak ada blending ilegal.
“Supaya tidak ada kebingungan di masyarakat, perlu ada tim independen yang bisa mengungkap dugaan isu blending ilegal. Hal ini juga akan mempercepat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang saat ini tengah tergerus.” katanya.
Eddy menambahkan, kasus korupsi dalam tata kelola minyak Pertamina yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun ini merupakan momentum untuk membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Wakil Ketua Umum PAN, ini pengawasan internal perseroan harus diperkuat. Setiap perseroan memiliki komisaris sebagai wakil pemegang saham dengan tugas mengawasi kinerja perseroan dan direksi. “Pengawasan ini harus diperkuat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa dan luput dari pengawasan komisaris,” tuturnya.
“Pertamina adalah salah satu BUMN yang paling strategis di Indonesia karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingan kita sehari-hari berkaitan dengan Pertamina seperti BBM untuk berkendara dan elpiji untuk memasak,” tegas Eddy.
“Jangan sampai terulang kejadian serupa di masa mendatang yang bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN secara luas. Padahal BUMN sesungguhnya memiliki kewajiban untuk kemaslahatan masyarakat,” tandasnya. (Ykb/P-2)
