Pengamat: Kehadiran Pramono di Retret Penyejuk Hubungan Megawati-Prabowo yang Sempat Kritis

2 weeks ago 15
 Kehadiran Pramono di Retret Penyejuk Hubungan Megawati-Prabowo yang Sempat Kritis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kiri)(Farhan/MI)

PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung di retret kepala daerah sedikit mengurangi hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Sebelumnya, PDIP sempat memberikan perlawanan setelah KPK menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Megawati kemudian mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang. 

"Saya kira bisa menjadi "penyejuk" yang semula bisa dikatakan ada "ketegangan"," kata Lili kepada Media Indonesia, Senin (24/2).

Lili menilai kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung di retret kepala daerah bukan melanggar instruksi partai. Menurutnya, Pramono telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait retret tersebut. 

"Mereka hadir kan seperti dikatakan oleh Gubernur Jakarta sudah komunikasi dengan Ibu Megawati. Jadi, saya kira bukan pembakangan, karena mereka hadir sudah memberi tahu Ibu Megawati," katanya.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti Populi Center Usep S Ahyar menilai keputusan hadir di retret menunjukkan kematangan Pramono dalam berpolitik. Ia menilai selama ini memang Pramono menjadi jembatan atau duta perdamaian dari kubu PDIP. 

"Saya kira ini menunjukkan Mas Pramono ini matang dalam berpolitik. Dia juga menunjukkan selama ini menjadi perwakilan yang dikirim PDIP. Seperti di Pilkada Jakarta lalu itu, Pramono kan bisa di dua sisi. Di sisi pemerintahan atau Jokowi saat itu dan Megawati," katanya.

Usep juga menilai kehadiran Pramono di retret juga bisa dilihat melunaknya PDIP. Ia menilai PDIP mungkin berpikir bahwa alasan penundaan mengikuti retret merupakan sikap yang emosional.

"Saya kira alasan instruksi Megawati itu dilihat emosional dan itu tidak strategis. PDIP kemudian menangkap penilaian dari publik tersebut," katanya. (H-4)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |