5 hours ago
3
Ilustrasi.(MI)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya manipulasi pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ogah Komering Ulu (OKU). Sebanyak lima pegawai pada Dinas PUPR OKU diperiksa penyidik, beberapa waktu lalu.
"Pihak Dinas PUPR secara umum didalami terkait dengan manipulasi proses pengadaan di Dinas PUPR Kabupaten OKU," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5).
Tessa cuma mau memerinci lima inisial pegawai pada Dinas PUPR OKU itu yakni MN, AMW, FF, FM, dan S. Mereka diperiksa di luar Jakarta.
"Pemeriksaan dilakukan di Polda Sumatra Selatan," ucap Tessa.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar dari sejumlah proyek dengan nilai Rp35 miliar.
Atas kesepakatan ini, DPRD mengetok alokasi anggaran Dinas PUPR dalam APBD tahun 2025. Yakni, dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar.
Kemudian, Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup commitment fee 22 persen, di mana 20 persen untuk DPRD dan 2 persen untuk Dinas PUPR.
Sebanyak 9 proyek tersebut yakni rehabilitasi rumah dinas bupati, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati, pembangunan kantor Dinas PUPR, dan pembangunan jembatan. Kemudian, peningkatan jalan di sejumlah desa.
Perwakilan DPRD menagih jatah fee proyek kepada Kepala Dinas PUPR Nopriansyah saat Ramadan. Sehingga, dapat diteruskan kepada pihak swasta agar pencairan sebelum Idulfitri. (Can/P-3)
