3 weeks ago
20
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel seusai konferensi pers pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).(MI/ Usman Iskandar)
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, menanggapi kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wamenaker Noel ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Jumat (22/8).
Menurut Abdullah, penangkapan Noel bisa meningkatkan keberanian aparat penegak hukum (APH) untuk menindak siapapun yang terlibat korupsi, termasuk menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih.
“Ini akan meningkatkan keberanian APH untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Abdullah melalui keterangannya, Jumat (22/8).
Abdullah mengatakan penindakan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan tidak akan melindungi seluruh pejabat dan kader partai politik manapun ketika tersandung korupsi.
“Presiden Prabowo konsisten menjadikan hukum sebagai panglima. Artinya Presiden independen atau tidak mau mengintervensi penegakan hukum terhadap kasus korupsi,” katanya.
Abdullah meyakini penegakan hukum terhadap kasus korupsi akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap tegaknya hukum dan keadilan. Tidak hanya itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga dapat meningkat.
“Kita patut optimis terhadap kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia di era Presiden Prabowo ini. Syaratnya tadi, pemberantasan korupsi dilakukan dengan penuh komitmen, konsisten dan didukung sinergi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan KPK,” pungkasnya. (M-1)
