3 weeks ago
20
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),(MI/Susanto)
PDIP diprediksi bakal meninjau ulang hubungan dengan pemerintahan Prabowo Subianto setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Sebelumnya, PDIP menegaskan diri sebagai partai yang mendukung pemerintahan Prabowo, meski tak mengirimkan kader ke Kabinet Merah Putih.
Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, butut penahanan Hasto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP membuat hubungan partai tersebut dan pemerintah saat ini menjadi tegang. Apalagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi agar kader partai yang menjadi kepala daerah menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Aditya, hubungan personal antara Megawati dan Prabowo mungkin masih baik-baik saja. Terlebih, selama ini politisi dari PDIP dan Gerindra selalu mengatakan hal tersebut. Namun, langkah KPK menahan Hasto diyakini akan membuat hubungan tersebut menjadi kikuk.
"PDIP mungkin akan mengevaluasi sikap politiknya secara lebih tegas, dugaan saya. Saat ini kan belum tegas," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga menduga, penahanan Hasto terjadi karena adanya komunikasi politik yang belum tuntas antara PDIP dan pemerintah. Kasus Hasto, sambungnya, merupakan hal yang dinegosiasikan PDIP dengan pemerintah.
"Ketika kasus Hasto berjalan terus, pemerintah sudah berhitung konsekuensinya. Namun dalam situasi ekonomi yang tidak mudah dan sulit seperti ini, isu politik dan kasus hukum tentu akan menjadi ganjalan bagi kinerja pemerintahan," terang Aditya. (H-4)
