Pastikan Perekrutan PPSU Transparan, Pramono Kaget 3 Hari 7.000 Lebih Lamaran

1 week ago 8
Pastikan Perekrutan PPSU Transparan, Pramono Kaget 3 Hari 7.000 Lebih Lamaran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbincang dengan para petugas PPSU saat menggelar open house(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

PEMERINTAH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menyiapkan mekanisme perekrutan untuk lowongan kerja menjadi Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), seperti perekrutan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau pasukan oranye dan unit pelayanan lainnya di Jakarta. 

Animo masyarakat terkait lowongan kerja tersebut sangat tinggi. Sejak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempermudah persyaratan menjadi PPSU, ribuan masyarakat berbondong mendatangi Balai Kota membawa surat lamaran kerja, meskipun secara resmi lowongan tersebut belum dibuka. 

"Saya secara pribadi saya kaget, tadi dilaporin sekarang ini yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7000 lebih, dari 1100 yang akan diterima, mungkin kalau masa pendaftaran itu katakanlah seminggu dua minggu lagi angkanya pasti lebih besar dari itu," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (23/4). 

Sebagai informasi, hanya terdapat 1.652 formasi, di antaranya 1.100 hanya untuk PPSU atau pasukan Oranye dalam periode tahun ini yang disiapkan untuk warga ber-KTP DKI Jakarta, dengan sistem rekrutmen yang dijamin transparan dan bebas titipan.

Terpisah, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa proses perekrutan dilakukan secara profesional. 

“Seluruh proses rekrutmen dilakukan secara profesional tanpa menggunakan praktik titipan,” kata Chico dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4).

Pelamar nantinya dapat mengakses informasi melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker. 

Selain itu, masyarakat juga dapat langsung mengakses situs resmi dari instansi atau unit kerja yang membuka rekrutmen PJLP sesuai kebutuhannya.

“Kami sedang membangun sistem yang lebih praktis dan transparan agar warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Balai Kota untuk menyerahkan lamaran. Semua bisa diakses secara daring (online),” kata dia. 

Dengan animo tinggi masyarakat Jakarta akan lowongan pekerjaan tersebut, pihaknya berterima kasih dalam melamar kerja, terutama untuk posisi PJLP seperti PPSU dan Damkar. Menurutnya, seluruh lamaran ini akan diteruskan kepada instansi atau unit kerja terkait untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Kami menghargai antusias warga yang ingin bekerja dan membangun Jakarta bersama-sama. Namun, semua proses rekrutmen harus berjalan profesional dan berbasis pada kapasitas, tanpa ada titipan maupun intervensi dari pihak mana pun,” jelasnya.

Angka Kriminalitas

Terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan salah satu menurunkan angka kriminalitas di suatu daerah, khususnya di Jakarta yakni dengan memberikan dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi DKI Jakarta. 

Ia pun menanggapi terkait kejadian ribuan masyarakat berbondong-bondong untuk melamar menjadi PJLP ke Balaikota. Menurutnya hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan. 

"Itu kan artinya bahwa orang perlu pekerjaan, untuk menanggulangi tingkat kriminalitas itu memang harus membuka lapangan pekerjaan, apapun itu," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia. 

Menurut Agus, langkah Pramono untuk segera membuka lapangan pekerjaan merupakan langkah cepat menjawab kebutuhan masyarakat. Namun ia belum mau menilai, apakah nantinya perekrutan akan berdampak positif atau negatif. 

"Belum bisa kita lihat seberapa efektif, namun dengan Pramono segera membuka lapangan pekerjaan ini pasti baik. Kita berharap bisa segera membuka pekerjaan lain dan lebih banyak," pungkasnya. (Far/M-3)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |