4 hours ago
4
(MI/Ardi Teristi)
MENTERI Kehutanan Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perhutanan sosial.
"Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati (Kehati), dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan," kata dia saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 'Enhance Community Capacity and Initiate Blended Finance Model for Social Forestry Enterprise' di Karangmojo, Gunungkidul, Selasa (6/5).
Gunungkidul merupakan salah satu contoh sukses dalam mengelola perhutanan sosial. Daerah ini dulunya tandus, tetapi kini sudah ditumbuhi banyak pohon dan bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan dimaksud dalam rangka pengembangan Rencana Terpadu Perhutanan Sosial Berbasis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, penguatan peran Kementerian Kehutanan dalam penyiapan benih tanaman hutan yang berkualitas, serta penguatan kinerja industri kehutanan berbasis kayu hutan rakyat di DI Yogyakarta.
Raja Juli juga menyebutkan, salah satu wujud komitmen menjaga keanekaragaman hayati tersebut, Presiden Prabowo telah membuat kebijakan membuat 98 ribu hektare untuk perlindungan gajah di Aceh.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste. Dominic Jermey menyampaikan, pihaknya mendukung pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu-isu kehutanan dan iklim. Hal tersebut juga tecermin saat pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris pada tahun lalu.
Menurut dia, Inggris dengan Indonesia memiliki sejarah kerja sama yang panjang. "Kerja sama kali ini adalah terkait perjanjian proyek peningkatan kapasitas masyarakat den inisiasi model pembiayaan campuran untuk usaha perhutanan sosial," kata dia.
Ia menyebut, paling tidak ada tiga tujuan dari kerja sama ini, yaitu memberdayakan masyarakat setempat, memperkuat praktik perhutanan sosial, dan memastikan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
"Inggris berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan planet bumi yang lebih baik," kata dia.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyampaikan, pengelolaan perhutanan sosial di DIY dengan dasar Undang-Undang Keistimewaan DIY. "Kami menempatkan nilai lokal sebagai pijakan kebijakan. Maka lahirlah pendekatan Wana Tematik—model khas DIY yang menggabungkan kearifan lokal, tata ruang, dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan serta ekonomi masyarakat," jelas Paku Alam.
Ia juga memahami, keberhasilan Perhutanan Sosial tak cukup dengan legalitas, tetapi juga diperlukan ekosistem pendukung: kelembagaan masyarakat yang kuat, pembiayaan inklusif, akses pasar, serta pendampingan berbasis budaya.
Oleh karena itu, Pemda DIY mendorong kolaborasi lintas sektor: pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai penggerak, dunia usaha sebagai mitra, akademisi sebagai pengarah pengetahuan, dan mitra internasional sebagai jembatan pembelajaran global.
Penandatanganan kerja sama tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Vero mengapresiasi peran perempuan dalam praktik perhutanan sosial yang dilakukan di Gunungkidul.
Mereka pun tampak bangga dengan peran mereka. "Ada keterwakilan perempuan di sini lewat kelompok tani wanita. Mereka sangat bersemangat dan meminta agar ada upgrading buat meningkatkan kemampuan mereka," tutup dia. (H-1)
