
PAKISTAN memperingatkan akan "membalas" kematian 31 orang yang tewas dalam serangan rudal semalam oleh angkatan udara India. Peringatan itu meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik antara dua negara bersenjata nuklir tersebut.
“Kami bersumpah akan membalas setiap tetes darah para syuhada ini,” ujar Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Pernyataan ini muncul setelah pemerintah Pakistan menuduh India "menyalakan kobaran api" dengan melakukan serangan di sembilan lokasi di Kashmir yang dikuasai Pakistan dan di provinsi Punjab, serta memberi wewenang kepada militer untuk mengambil tindakan balasan yang “setimpal” terhadap India.
India mengatakan serangan tersebut merupakan balasan langsung atas serangan di Kashmir yang dikuasai India akhir bulan lalu, di mana militan membunuh 25 turis Hindu dan pemandu mereka. India menuduh Pakistan terlibat langsung melalui kelompok militan Islam yang selama ini dituding didukung oleh Pakistan.
Dalam wawancara dengan The Guardian di Islamabad, Wakil Perdana Menteri Pakistan yang juga Menteri Luar Negeri, Ishaq Dar, mengatakan bahwa negaranya akan melakukan apa pun untuk membela kehormatannya. “Kami berhak memberi wewenang kepada angkatan bersenjata untuk mengambil tindakan yang tepat – yang akan terukur, proporsional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menolak menyebutkan jadwal pembalasan, tetapi menyatakan rencana tersebut akan dipimpin Kepala Angkatan Darat, Jenderal Asim Munir, yang akan berkonsultasi dengan pemerintah koalisi. “Langkah apa yang kami ambil, kapan dan di mana – terlalu dini untuk dibahas saat ini,” kata Dar. “Tidak ada batas minimum atau maksimum waktu respons.”
Dar menegaskan sejauh ini, Pakistan menunjukkan “kesabaran dan pengendalian maksimal” menghadapi tuduhan dan serangan India. “Ya, ada kerugian ekonomi besar jika terjadi perang skala penuh. Tapi jika menyangkut kedaulatan, integritas wilayah, dan kehormatan bangsa, maka itu tak ternilai,” ujarnya.
Ia juga menyatakan frustrasi terhadap komunitas internasional yang sejauh ini enggan terlibat lebih jauh dalam konflik terbaru ini, selain hanya menyerukan penahanan diri. Ia mengatakan, permintaan Pakistan untuk penyelidikan independen atas serangan di Kashmir tidak ditanggapi.
Di bawah pemerintahan sebelumnya, AS sangat proaktif membantu meredakan konflik antara India dan Pakistan, sering kali mencegah perang besar. Namun, Dar mencatat pemerintahan Trump enggan mengambil peran mediasi serupa. “Ya, presiden AS di masa lalu berperan aktif. Tapi setiap pemerintahan punya gaya sendiri,” ujarnya.
“Ini juga menjadi tanggung jawab komunitas global, karena konsekuensi dan dampak ekonomi dari perang semacam ini tidak akan terbatas hanya pada India-Pakistan. Ini akan melintasi batas internasional pada akhirnya.”
Setelah serangan udara India pada Rabu yang menewaskan 31 orang, termasuk beberapa anak-anak, dan melukai puluhan lainnya, India dengan gembira mengklaim kemenangan atas Pakistan.
Tentara India mengatakan serangan tersebut menargetkan teroris dan kamp pelatihan dari dua kelompok militan Islam, Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed, yang telah lama dituduh beroperasi bebas dari Pakistan dan terlibat dalam beberapa serangan teroris paling mematikan di India.
“Kami hanya membunuh mereka yang membunuh orang-orang tak berdosa kami,” kata Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Amit Shah, menyatakan bahwa pemerintah “bertekad memberi respons setimpal atas setiap serangan terhadap India dan rakyatnya.”
Militer India menggambarkan serangan rudal tersebut sebagai “tidak memprovokasi, proporsional, dan bertanggung jawab.”
Pakistan mengatakan serangan “tanpa alasan dan tidak berdasar itu telah menewaskan pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah”, serta membantah adanya kamp atau infrastruktur teroris di wilayah yang diserang India. Hal ini ditegaskan kembali oleh Dar yang menyatakan bahwa “tidak ada kelompok teroris” di area yang diserang.
Untuk pertama kalinya sejak perang India-Pakistan tahun 1971, rudal India menghantam wilayah Punjab dan menewaskan sedikitnya 16 orang di sana.
Dalam rapat Dewan Keamanan Nasional pada hari Rabu, pemerintahan Sharif memberi wewenang kepada militer Pakistan untuk mengambil tindakan demi membela kedaulatan negara “pada waktu, tempat, dan cara yang ditentukan sendiri”.
Dalam sidang parlemen hari Rabu, Bilawal Bhutto Zardari, ketua bersama Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang menjadi bagian dari pemerintah koalisi, menegaskan kembali hak Pakistan untuk membela diri dan menyatakan tanggapan Pakistan terhadap serangan India “masih akan datang”.
“Pakistan berhak merespons serangan ini dengan cara apa pun yang dikehendakinya,” katanya.
Kashmir, yang terletak di kaki Pegunungan Himalaya, telah menjadi wilayah sengketa sejak pemisahan India dan pembentukan Pakistan pada 1947. India dan Pakistan sama-sama mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan, namun masing-masing menguasai sebagian wilayah yang dipisahkan oleh salah satu perbatasan paling termiliterisasi di dunia: “garis kendali” yang didasarkan pada perjanjian gencatan senjata setelah perang 1947–1948. Tiongkok juga menguasai sebagian wilayah di bagian timur. (The Guardian/Z-2)