1 month ago
24
Ilustrasi: Lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, terlihat di dinding Gedung Mahkamah Konstitusi RI, di Jakarta((Yasuyoshi CHIBA/AFP)
PAKAR Hukum Tata Negara, Feri Amsari mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
“Apa pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara itu? Gunanya untuk apa? Tidak ada di dunia ini PPHN. Kalau pun mau mengatakan konsep sendiri, apa itu konsepnya? Kalau undang-undang saja sudah cukup untuk merekayasa pembangunan jadi lebih baik,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (15/8).
Lebih lanjut, ia juga mengkritik potensi PPHN menciptakan 'double kekuasaan' di parlemen.
“Selain UU, nanti ada PPHN, itu kan dua fungsi. MPR itu bukan lembaga negara, tapi forum bertemunya dua lembaga negara, DPR dan DPD. Jadi tidak boleh ditambah kewenangan lain bagi mereka, terutama dalam praktik ketatanegaraan di ruang legislasi baru,” tegas Feri.
Ia juga turut mengomentar pernyataan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Eddy mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konsensus nasional, atau sekadar UU, untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Yang belum kami sepakati adalah produk hukum apa yang nanti akan dipergunakan untuk menetapkan PPHN tersebut. Satu, apakah berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar? Kedua, apakah berdasarkan konsensus nasional? Atau, ketiga, apakah sekadar undang-undang saja?,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Menurut Feri, langkah tersebut berpotensi melanggengkan kekuasaan sekaligus mengikis kedaulatan rakyat.
“Kalau kembali ke UUD jelas tujuannya ingin melanggengkan kekuasaan dan menghilangkan kedaulatan rakyat. Ini motif yang merusak tatanan reformasi yang sudah kita bangun dan meruntuhkan peradaban demokrasi yang ada,” pungkas Feri. (Far/M-3)
