3 hours ago
2
Mahkamah Agung Amerika Serikat izinkan pemerintahan Donald Trump mencabut perlindungan deportasi bagi warga Venezuela.(Media Sosial X)
MAHKAMAH Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump, mencabut perlindungan sementara dari deportasi bagi ratusan ribu warga Venezuela.
Dalam putusan singkat tanpa tanda tangan, mayoritas hakim Mahkamah mengizinkan pemerintah melanjutkan rencananya mengakhiri bentuk bantuan kemanusiaan yang dikenal sebagai Temporary Protected Status (TPS).
Keputusan ini langsung menuai kritik dari para pembela hak imigran.
Ahilan Arulanantham, salah satu direktur Pusat Hukum dan Kebijakan Imigrasi di Fakultas Hukum UCLA menyebut keputusan tersebut sebagai “tindakan tunggal terbesar dalam mencabut status imigrasi kelompok non-warga negara mana pun dalam sejarah modern AS.”
Namun, dalam paragraf kedua yang ambigu, Mahkamah mencatat mereka tidak memutuskan apakah pemerintah bisa mencabut izin kerja dan manfaat lain dari TPS yang telah diberikan setelah pemerintahan Biden memperpanjang status tersebut pada Januari. Tidak jelas berapa banyak orang yang telah menerima manfaat tersebut, atau bagaimana putusan ini akan memengaruhi mereka.
Putusan Mahkamah ini kemungkinan juga bukan langkah terakhir. Kasus ini kini akan dilanjutkan ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS, yang akan meninjau kembali keputusan awal pemerintahan Trump terkait pencabutan status TPS bagi warga Venezuela.
Yang menjadi pokok perkara adalah bentuk perlindungan kemanusiaan TPS bagi para migran Venezuela. Tujuh warga Venezuela yang mendapat TPS dan satu kelompok yang mewakili para migran lainnya menggugat langkah tersebut, dengan alasan bahwa keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh permusuhan rasial dan politik.
Hakim Ketanji Brown Jackson menjadi satu-satunya yang mencatat ketidaksetujuannya (dissent) atas putusan ini.
Hal Mustahil Dipahami
Beberapa pengacara yang terlibat dalam kasus ini mengkritik kurangnya kejelasan dalam perintah Mahkamah, yang menurut mereka memberikan kesempatan awal bagi pemerintahan Trump untuk menentukan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan.
Berbicara kepada wartawan sekitar satu jam setelah putusan diumumkan, Arulanantham menyebutnya sebagai “hal yang mustahil untuk dipahami.”
“Mahkamah Agung tidak menjelaskan mengapa mereka mengeluarkan perintah ini,” ujar Jessica Bansal, salah satu pengacara yang juga mewakili pihak penggugat. “Kasus ini kini berlanjut di bawah bayang-bayang perintah dua paragraf yang tidak dijelaskan dan dampaknya pun belum jelas.”
Status TPS
Awal tahun ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengambil langkah untuk mengakhiri status TPS bagi para migran Venezuela, membuat lebih dari 300.000 warga Venezuela di AS akan kehilangan perlindungan tersebut pada awal April. Sebanyak 250.000 imigran lainnya yang datang sebelum tahun 2023 dijadwalkan akan kehilangan status mereka pada September.
Salah satu isu utama dalam proses hukum ini adalah apakah Noem memiliki wewenang untuk mencabut penetapan TPS yang masih berlaku sebelum jadwal berakhirnya tiba.
Pemerintahan Biden pertama kali memberikan status TPS bagi warga Venezuela pada Maret 2021, dengan alasan ketidakstabilan yang meningkat di negara tersebut, dan memperluasnya pada 2023. Dua minggu sebelum Trump dilantik, pemerintahan Biden memperpanjang perlindungan itu selama 18 bulan. Putusan hari Senin ini berlaku untuk penetapan pada 2023.
Para penggugat berpendapat pembatalan mendadak oleh Noem melanggar Administrative Procedure Act, yang mewajibkan prosedur tertentu bagi lembaga federal dalam menerapkan perubahan kebijakan. Mereka juga menyatakan keputusan Noem bermotifkan prasangka rasial dan politik.
Pengadilan distrik federal di California sempat memblokir perintah Noem pada akhir Maret.
Hakim Distrik AS Edward Chen, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Barack Obama, menggambarkan Venezuela sebagai “negara yang begitu penuh dengan gejolak ekonomi dan politik serta bahaya, hingga Departemen Luar Negeri memperingatkan untuk tidak bepergian ke sana ‘karena tingginya risiko penahanan semena-mena, terorisme, penculikan, penegakan hukum lokal yang sewenang-wenang, kejahatan, kerusuhan sipil, serta infrastruktur kesehatan yang buruk.’”
Program TPS sendiri dibentuk oleh Kongres pada tahun 1990, memungkinkan pemerintah federal memberikan perlindungan sementara bagi migran dari negara-negara yang mengalami bencana alam, perang, atau kondisi lain yang membuat kepulangan mereka berbahaya. Pada akhir masa jabatan pertama Trump, para pejabat menggambarkan Venezuela sebagai “krisis kemanusiaan terburuk di belahan Barat” dan memberikan bentuk bantuan sementara lain kepada sebagian migrannya. (CNN/Z-2)
