
KABAR pengangkatan musisi Ifan Seventeen menjadi Direktur Utama PFN (Produksi Film Negara), menuai sorotan publik. Pasalnya, Ifan dianggap tak memiliki rekam jejak mendalam di dunia perfilman. Salah satu yang juga turut memberi tanggapan adalah sutradara Joko Anwar.
Bagi Joko, terkait cocok dan tidak cocoknya Ifan Seventeen menjabat sebagai Dirut PFN juga harus dilihat dari relevansi PFN di perfilman Indonesia. Sebagai BUMN yang bergerak di perfilman, menurutnya PFN juga harus memetakan posisi mereka. Apakah sebagai bagian dari instrumen negara untuk memajukan perfilman Indonesia, serta lewat jalur mana.
“Kalau dulu, kita tahu PFN pada zaman Orba (Orde baru) memproduksi beberapa film dan serial yang ada hubungan dengan nasionalisme, propaganda. Kemudian lima tahun lalu PFN masih memproduksi film seperti drama romantis, film horor. Kemudian di masa pandemi diubah oleh menteri BUMN, (PFN) tidak lagi memproduksi film, tapi sebagai lembaga pendanaan. Sekarang harus dibikin adjustment, posisi PFN di perfilman mau dibikin seperti apa. Fungsinya apa?” Kata Joko Anwar saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (13/3).
“Setelah kita tahu posisi PFN di perfilman Indonesia, baru kita tahu siapa yang seharusnya menjabat. Kalau kita berdebat cocok atau tidak cocoknya, ya tentu kalau dari kasat mata, logically, orang yang menjabat sebagai dirut PFN, paling tidak orang yang punya pengalaman, bukan hanya produksi. Tidak harus orang film juga. Tapi orang yang rekam jejaknya menunjukkan pertama harus punya pengetahuan cukup bagi perfilman. kedua, punya akuntabilitas tinggi. Dua itu, Ifan (Seventeen) punya apa enggak?” lanjut Joko mempertanyakan kredibilitas Ifan Seventen sebagai Dirut PFN.
Menurutnya, selama ini Ifan Seventeen juga tidak pernah berbicara soal film. Secara rekam jejak, juga tidak menunjukkan keselarasan dengan apa yang dibutuhkan perfilman Indonesia.
“Ketika banyak orang protes kenapa Ifan (jadi Dirut PFN), ya itu valid. Karena tanpa memandang profesinya apa, dia tidak punya rekam jejak yang bisa membawa PFN jadi BUMN yang nantinya punya kontribusi untuk perfilman Indonesia,” tambah Joko. (H-3)