7 hours ago
2
Hakim federal memblokir perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk menutup Departemen Pendidikan.(Media Sosial X)
SEORANG hakim federal memblokir perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk menutup Departemen Pendidikan. Dalam keputusannya, hakim itu memerintahkan lembaga tersebut untuk mempekerjakan kembali para pegawai, yang sebelumnya diberhentikan dalam pemutusan hubungan kerja massal.
Hakim Distrik AS Myong Joun di Boston mengabulkan perintah penangguhan sementara (preliminary injunction) yang menghentikan pemerintahan Trump menjalankan dua rencana, yang diumumkan pada Maret sebagai bagian dari tujuan Trump untuk membongkar departemen tersebut. Ini menjadi kemunduran bagi salah satu janji kampanye presiden dari Partai Republik itu.
Perintah penangguhan ini diajukan dalam gugatan hukum distrik sekolah Somerville dan Easthampton di Massachusetts, bersama Federasi Guru Amerika (American Federation of Teachers) dan kelompok pendidikan lainnya.
Dalam gugatan mereka, kelompok-kelompok tersebut menyatakan pemutusan hubungan kerja tersebut setara dengan penutupan ilegal Departemen Pendidikan. Mereka mengatakan hal itu membuat departemen tidak mampu menjalankan tanggung jawab yang diwajibkan oleh Kongres, termasuk mendukung pendidikan khusus, mendistribusikan bantuan keuangan, dan menegakkan undang-undang hak sipil.
Dalam putusannya, Joun menyebut para penggugat menggambarkan “gambaran jelas tentang kerugian yang tak dapat diperbaiki yang akan timbul akibat ketidakpastian keuangan dan keterlambatan, terganggunya akses terhadap pengetahuan penting yang dibutuhkan siswa dan pendidik, serta hilangnya layanan penting bagi populasi siswa Amerika yang paling rentan.”
PHK dalam skala sebesar itu, tambahnya, “kemungkinan besar akan melumpuhkan Departemen.”
Joun memerintahkan Departemen Pendidikan untuk mempekerjakan kembali para pegawai federal yang diberhentikan sebagai bagian dari pengumuman PHK pada 11 Maret.
Pemerintahan Trump menyatakan bahwa PHK tersebut bertujuan untuk efisiensi, bukan untuk menutup departemen. Trump memang menyerukan agar departemen itu ditutup, namun pemerintah mengakui bahwa penutupan harus dilakukan oleh Kongres.
Pemerintah menyatakan bahwa restrukturisasi lembaga tersebut “mungkin akan memengaruhi beberapa layanan sampai reorganisasi selesai,” namun tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban hukumnya. (CNN/Z-2)
