GGW Garut Kritisi Biaya Nikah Putra Gubernur Jabar Dedi Muyadi

13 hours ago 5
GGW Garut Kritisi Biaya Nikah Putra Gubernur Jabar Dedi Muyadi Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan didampingi Kapolres Garut, AKBP Yugi Bayu Hendarto membesuk warga yang terluka.(MI/Kristiadi)

GARUT Governance Whatch (GGW)  mengritisi biaya pesta pernikahan Wakil Bupati (Wabup) Garut, Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar Mulyadi Putra, putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang digelar di Pendopo Lapangan Oto Iskandar Dinata, Kabupaten Garut. 

Pesta tersebut, berakhir tragis menyebabkan 30 orang luka-luka dan pingsan karena terinjak serta 3 meninggal.  Ketiga korban meninggal tersebut bernama Vania Aprilia 8 tahun, warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Dewi Jubaedah, 61, dengan KTP Jakarta Utara dan anggota Polres Garut, Bripka Cecep Saeful Bahri, 39.

Pemerhati Anti Korupsi Garut Governance Whacht (GGW) Kabupaten Garut, Agus Sugandi mengatakan kedua pejabat tersebut tengah memamerkan gaya hidup mewah.

"Pesta rakyat hiburan pejabat telah menjadi tragedi kericuhan menyebabkan 30 orang luka-luka, pingsan karena terinjak-injak dan 3 meninggal pada Jumat (18/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Pernikahan antardua pejabat tengah memamerkan gaya hidup mewah, dan itu bukan tipe seorang pemimpin. Ttidak sesuai dengan realita ekonomi bagi warga Garut," katanya, Rabu (23/7).

Agus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera melakukan penyelidikan atas biaya pernikahan yang dilakukan Wakil Bupati Garut, putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dengan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut. Karena, biaya pernikahan dan pesta syukuran dikhawatirkan ada dugaan hasil dari pencucian uang.

"Kami menyoroti pemberian uang terutama bagi korban tragedi kericuhan di gerbang pintu masuk pendopo sebesar Rp150 juta bersumber dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Rp100 juta dari Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan terutama bagi masyarakat Garut," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat tengah menangani kasus pesta rakyat bertajuk Balakecrakan tersebut. Kepala Satreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan dan membantu pemeriksaan 10 saksi sejak Minggu (20/7). Proses pendalaman, penyelidikan telah diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar.

"Kami melakukan serangkaian penyelidikan kejadian yang terjadi di kawasan pendopo dan pemeriksaan dilakukannya kepada 10 orang saksi mulai panitia event organizer, Satpol PP selaku pengamanan dalam, Polisi, Dinas Kesehatan, sopir ambulans, dan petugas medis. Namun, perkara tersebut langsung dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jabar karena Polres Garut sendiri hanya membantu pemeriksaan," paparnya. (E-2)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |