AS Apresiasi Mesir karena Berkoordinasi soal Rekonstruksi Jalur Gaza

Suasana di Jalur Gaza.(Anadolu )

MENTERI Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sepakat dengan Utusan Timur Tengah Gedung Putih Steve Witkoff untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi terkait rencana rekonstruksi Jalur Gaza. 

Hal ini sebagai landasan bagi upaya bersama membangun kembali daerah kantong tersebut.

Abdelatty bertemu Witkoff dan Direktur Senior untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Keamanan Nasional AS, Eric Trager, di sela-sela pertemuan antara menteri luar negeri Arab dan utusan AS di Qatar, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Mesir.

Abdelatty menguraikan tahapan dan rincian rencana Arab untuk rekonstruksi Gaza, yang disetujui pada KTT Arab luar biasa di Kairo pada 4 Maret 2025.

Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut sebagai dasar bagi upaya rekonstruksi dan untuk menjaga komunikasi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan stabilitas di Timur Tengah.

Utusan AS memuji upaya Mesir dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Sebuah pertemuan puncak Arab dan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam menyetujui rencana Arab yang komprehensif untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduk Palestina. Rencana tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu lima tahun, dengan perkiraan biaya sekitar US$53 miliar.

Usulan Arab muncul setelah rencana Presiden AS Donald Trump untuk "mengambil alih" Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina untuk mengubah wilayah itu menjadi tujuan wisata. 

Gagasan itu ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, karena mereka menganggap bahwa hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

Lebih dari 48.500 orang telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu dihentikan sementara berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut. (Fer/I-1)