5 hours ago
5
Pelantikan Dewan Komisaris Bank Kalsel beberapa waktu lalu.(MI/Denny Susanto)
LANGKAH Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menempatkan anak-anaknya dalam jabatan strategis di lingkungan lembaga pemerintahan daerah mendapat sororan tajam banyak pihak, karena dinilai sarat praktek nepotisme.
Terbaru, Muhidin melantik anak tertuanya Kamila Muhidin sebagai salah seorang Komisaris Bank Kalsel. Sebelumnya puteri keduanya, Rahmah Hayati menjabat Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Bahkan informasi beredar anak laki-laki Muhidin juga menempati jabatan strategis di BUMD PT Bangun Banua.
Pemerhati Sosial dan Politik Kalsel, Nurhalis Majid, Jumat (18/8) mengatakan segala bentuk nepotisme itu mengarah kepada korupsi. "Bukankah pemimpin Kalsel sebelumnya tumbang karena kasus korupsi? kenapa tidak menjadi pelajaran? Memupuk nepotisme, bagian dari memberi peluang korupsi," tegas Majid.
Mengutip kata-kata Milan Kundera yang sangat populer, perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Kalimat tersebut memperjelas, bahwa siapapun yang berkuasa, cenderung untuk menambah dan meningkatkan gurita kekuasaannya pada segala lini.
Menurut Majid, Muhidin sepertinya sudah lupa, bahwa yang harus diperlihatkannya adalah satu bentuk pemerintahan berbeda dari sebelumnya, yaitu pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif.
"Kalau sebelumnya penuh nepotisme, mestinya dilawan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kalau yang dipraktikkan adalah nepotisme, maka keadaannya 11 - 12 aja dengan yang sebelumnya, dan tidak membawa perubahan atau perbaikan apapun," kata Majid.
Bahkan bisa jadi lebih parah, karena kekuasaan kemudian hanya berputar di segelintir kelompok saja, tidak memberi tempat pada kelompok lainnya. Kalau segelintir kelompok tersebut adalah anak, sanak family dan keluarga, semakin parahlah pengelolaan kekuasaan. Tagline Bekerja Bersama Merangkul Semua, kini banyak diplesetkan menjadi Merangkul Keluarga.
Karena itu, dirinya menyarankan lembaga-lembaga berwenang mengontrol dan memberikan nasehat serta masukan dan saran, secara aktif bukan hanya mengiyakan (maambung bakul), sebab pemerintahan yang nepotisme, tidak akan membawa perubahan apapun. Demikian juga lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat sipil, harus menyampaikan kritik, sebagai satu bentuk kontrol dari masyarakat agar pemerintahan berjalan lebih baik.
Kritik terkait nepotisme Gubernur Kalsel ini sebelumnya juga dilontarkan LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu) yang mempertanyakan politik dinasti dibangun Gubernur Kalsel, Muhidin. (E-2)
