1 week ago
20
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo(Dok. Siti Yona Hukmana )
KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bersubsidi bagi anggota kepolisian dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam seremoni peletakan batu pertama proyek perumahan bersubsidi bagi personel Polri yang berlangsung di Karawang, Jawa Barat.
“Kami menyambut baik program ini, dan alhamdulillah, ini menjadi langkah awal dari proyek besar yang kita mulai hari ini. Saat ini ada 14 ribu unit yang akan dibangun, dengan target keseluruhan mencapai 100 ribu unit pada tahun 2025,” ungkapnya, dikutip dari Antara, Selasa (4/3).
Kapolri menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu pembangunan 3 juta unit rumah.
Menurutnya, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota kepolisian tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Kami yakin pembangunan rumah dalam skala besar, seperti 3 juta unit yang dicanangkan dalam tahap awal ini, akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor properti memiliki dampak berantai yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi,” tuturnya.
Ia juga berharap proyek perumahan bersubsidi untuk anggota Polri dapat berjalan lancar sesuai rencana.
“Kami berharap program ini terealisasi dengan baik sehingga benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dasar personel kami, yakni kepemilikan rumah yang layak,” tambah mantan Kabareskrim Polri itu.
Di kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kapolri dalam mempercepat program pembangunan rumah subsidi yang menjadi bagian dari target nasional.
“Terima kasih kepada Kapolri yang telah membantu program ini. Dengan 14.500 rumah yang akan dibangun, berarti sudah berkontribusi sekitar 0,5 persen dari target 3 juta unit rumah yang akan disiapkan dan direnovasi tahun ini,” kata Maruarar, yang akrab disapa Ara.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar lebih mudah memiliki rumah.
“Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar hingga Juni 2025. Selain itu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga digratiskan,” jelasnya. (Ant/Z-10)
