5 hours ago
3
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf(MI/Ardi Teristi)
LONTARAN Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) menuai polemik. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pun menilai, tak semudah itu menambah persyaratan penerima Bansos.
Gus Ipul menyebut, ucapan Dedi tersebut perlu dicerna lebih dulu secara menyeluruh. "Kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi itu," terang Mensos Saifullah usai bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di SMA Tamansiswa, Kota Yogyakarta, Sabtu (3/5) petang.
Menurut dia, usulan seperti itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Pasalnya, bansos yang selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Harapannya, mereka dapat hidup lebih baik dan mandiri.
"Memotivasi penerima bansos untuk bisa naik kelas, untuk bisa hidup lebih mandiri, untuk memiliki keterampilan dan membuka akses," terang Gus Ipul.
Menurut dia, banyak pertimbangan yang harus dikaji jika ingin menambahkan syarat penerima Bansos, seperti dari aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM). Apabila penambahan syarat di luar rancangan program, itu harus didiskusikan secara menyeluruh. "Kalau kita mengambil keputusan, itu harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan pertimbangan lain," jelas Gus Ipul.
Di sisi lain, dia juga mengakui, sudah ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi. "Makanya itu salah satunya (fatwa MUI), (selain itu) banyak (pertimbangan lainnya). Ini harus dihitung secara bersama," kata dia.
Sebagian besar bansos dari pemerintah, kata Gus Ipul, ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat sudah jelas peruntukkannya, termasuk untuk asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak. (E-2)
