
PEMERINTAH Tiongkok meminta agar Amerika Serikat mencabut perintah soal pemberlakukan tarif terhadap negara yang melakukan impor minyak dari Venezuela.
"Kami mendesak AS untuk menghentikan campur tangannya dalam urusan dalam negeri Venezuela, mencabut sanksi sepihak yang ilegal terhadap Venezuela dan mengambil langkah-langkah yang berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di Venezuela dan sekitarnya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (25/3).
Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump pada Senin (24/3) menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara pengimpor minyak Venezuela.
Menurut perintah tersebut, mulai 2 April 2025, tarif sebesar 25 persen dapat dikenakan pada semua barang yang diimpor ke AS dari negara mana pun yang membeli minyak Venezuela, baik secara langsung dari Venezuela maupun secara tidak langsung melalui pihak ketiga.
Venezuela sendiri diketahui merupakan penyuplai minyak utama Tiongkok. Karena perintah Trump tersebut, perdagangan minyak Venezuela dengan Tiongkok terhenti pada Selasa (25/3).
"AS telah lama menyalahgunakan sanksi sepihak yang ilegal dan yurisdiksi jangka panjang dan secara kasar mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Tiongkok dengan tegas menentang tindakan tersebut," tambah Guo Jiakun.
Tiongkok diketahui secara langsung dan tidak langsung menerima 503.000 barel per hari (bpd) minyak mentah dan bahan bakar Venezuela, atau 55 persen dari ekspor negara tersebut. Sebagian besar dari minyak yang diimpor ke Tiongkok itu kemudian diproses dan diolah menjadi minyak yang lebih berat dan lebih murah dibanding minyak Iran dan Rusia.
"Perang dagang dan perang tarif tidak memiliki pemenang. Menerapkan tarif tambahan hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada bisnis dan konsumen Amerika," ungkap Guo Jiakun.
Perintah Trump itu menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan "rezim Nicolas Maduro di Venezuela terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional serta kebijakan luar negeri AS.
Trump sebelumnya mengatakan bahwa Venezuela secara diam-diam mengirim puluhan ribu anggota geng ke AS.
Penjual dan distributor minyak asal Tiongkok mengatakan mereka menunggu untuk melihat bagaimana perintah tersebut akan dilaksanakan dan apakah Beijing akan mengarahkan mereka untuk berhenti membeli dari Venezuela.
Sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa AS tidak akan menoleransi negara mana pun atau perusahaan minyak mereka yang memproduksi, mengekstraksi, atau mengekspor minyak serta produk terkait minyak dengan "rezim Maduro" di Venezuela.
"Ini adalah rezim yang secara konsisten mencurangi pemilu, menjarah rakyatnya, dan bersekongkol dengan musuh-musuh kami. Setiap negara yang mengizinkan perusahaannya untuk memproduksi, mengekstraksi, atau mengekspor minyak dari Venezuela akan dikenakan tarif baru, dan perusahaan terkait akan menghadapi sanksi," ujarnya di platform X. (Ant/I-3)