3 hours ago
5
Pelaksana tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berry Juliandi di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jatim, Senin (21/4).(MI/BAGUS SURYO)
PEMERINTAH membuka peluang bagi dosen dan mahasiswa turut merumuskan kurikulum yang cocok dan sesuai kebutuhan sehingga berdampak luas di masyarakat.
"Terkait isu kurikulum ada berbagai perubahan dengan memberikan otonomi perguruan tinggi meramu sesuai prodi," tegas Pelaksana tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berry Juliandi di Universitas Brawijaya (UB), Senin (21/4).
Berry hadir di UB Malang, Jawa Timur, dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Wakil Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia Tahun 2025. Raker diikuti 56 dari 76 perguruan tinggi yang diundang.
"Rapat kerja untuk mendapatkan masukan bidang akademik," katanya.
Adapun fokusnya soal revisi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur sistem penjaminan mutu dan akademik di Indonesia. Termasuk membahas isu otonomi perguruan tinggi yang bisa meramu kurikulum sesuai program studi.
Bahkan, pemerintah membuka peluang pada mahasiswa turut memberikan masukan soal kurikulum yang cocok dan berdampak bagi masyarakat. Nantinya, beban dosen akan berkurang sehingga bisa fokus pada peningkatan inovasi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UB Imam Santoso berharap raker dapat menghasilkan sistem pembelajaran lebih ramah dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat."Arahnya pada nuansa pembelajaran secara optimal," tuturnya. (H-2)
