1 week ago
13
Ilustrasi.(MI)
DIREKTUR Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto menilai pemerintah mencoba untuk memperbaiki komunikasi publik dengan lebih terbuka dalam menanggapi berbagai persoalan termasuk soal kritik Revusi Undang-undang (RUU) Polri.
Pernyataan itu melihat dari wawancara Presiden Prabowo dengan 7 orang jurnalis senior yang berlangsung di perpustakaan pribadi Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya beberapa waktu lalu.
"Tentunya ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak ingin berjalan dalam kegelapan, melainkan membuka ruang bagi partisipasi rakyat", urainya dalam keterangannya, Rabu (9/4).
Dia menilai jawaban yang disampaikan oleh Prabowo bukan sekadar respons politik biasa. Menurut Rasminto, jawaban-jawaban Presiden dalam wawancara tersebut menggambarkan komitmen terhadap keberlanjutan reformasi dan kesejahteraan rakyat. Terlebih, ketika menanggapi kritik terhadap revisi UU TNI.
"Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah bagian dari perubahan dan tidak akan mengkhianati semangat reformasi. Artinya tidak mungkin Presiden mengkhianati rakyat dengan mengembalikan Dwifungsi TNI", tegasnya.
Lebih jauh, Rasminto menyoroti langkah cepat Presiden dalam reformasi birokrasi. Keputusan strategis untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak mau berkompromi dengan kinerja yang lamban.
"Kecepatan dalam pengambilan keputusan, termasuk penerbitan regulasi yang kini bisa diselesaikan dalam waktu singkat, mencerminkan birokrasi yang lebih dinamis dan efektif", katanya.
Dalam hal penegakan hukum, Rasminto menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah mengambil langkah-langkah berani yang harus mendapat dukungan penuh dari rakyat.
"Kasus-kasus besar yang telah terungkap dalam 150 hari pertama ini adalah bukti nyata bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Dari kasus mafia migas, kartel judi online, kartel narkotika, hingga kartel sawit yang merugikan negara dan para petani kecil, semua ini harus diberantas tanpa kompromi. Presiden telah menunjukkan tekadnya, dan kini giliran rakyat untuk bersama-sama mengawal agar keadilan benar-benar ditegakkan," tegasnya.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Presiden Trump, Rasminto melihat bahwa langkah yang diambil Presiden Prabowo sudah tepat.
"Negosiasi dan diplomasi yang dilakukan bukan hanya demi kepentingan pemerintah, tetapi demi jutaan pekerja di sektor padat karya yang terdampak. Pendekatan yang dilakukan melalui koordinasi ASEAN serta perundingan langsung menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam menghadapi tekanan internasional," tambahnya. (Cah/P-3)
