1 day ago
10
Ilustrasi pupuk subsidi.(ANTARA/SISWOWIDODO)
HARGA pupuk subsidi di Kabupaten Agam dilaporkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini menjadi perhatian serius Bupati Agam, Benni Warlis, yang langsung menggelar pertemuan di Jakarta bersama Direktur Pupuk Kementerian Pertanian dan Kepala Pokja Pupuk Bersubsidi, Rabu (16/4).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat khusus yang digelar sebelumnya di Aula Kantor Bupati Agam, Senin (14/4), yang melibatkan Pupuk Indonesia, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian.
"Setelah pertemuan kemarin di Agam, saya belum puas dengan penjelasan distribusi pupuk. Hari ini saya langsung menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Pertanian," kata Bupati Benni.
Dalam pertemuan itu, ia menyoroti maraknya keluhan petani soal harga pupuk subsidi yang dijual di atas HET. Ia menegaskan bahwa HET pupuk subsidi adalah Rp112.500 per karung 50 kg, dan tidak ada alasan bagi pengecer atau distributor untuk menjual di atas harga tersebut.
"Kalau ada yang menjual di atas HET, silakan masyarakat laporkan ke kementerian. Harus ada sanksi tegas," tegasnya.
Bupati Benni juga mengungkapkan bahwa saat ini distribusi pupuk tidak lagi mengacu pada alokasi tahun sebelumnya, melainkan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Artinya, berapa pun kebutuhan yang tercantum dalam RDKK akan dipenuhi langsung oleh Kementerian Pertanian.
"Ini sistem baru yang menjamin kepastian pupuk. Harapannya, petani kita bisa mendapatkan pupuk secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa regulasi terbaru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Ia memastikan ketersediaan pupuk subsidi nasional saat ini mencapai 9,5 juta ton, naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya.
“InsyaAllah, kami sudah menyiapkan langkah-langkah akumulasi pupuk secara nasional agar distribusinya lancar dan tidak terjadi kelangkaan,” jelasnya.
Dengan pertemuan ini, pemerintah daerah berharap pengawasan harga pupuk subsidi di lapangan akan diperketat, dan distribusinya bisa lebih adil serta tepat sasaran.(H-2)
