Indonesia dan Inggris Perkuat Komitmen Atasi Perubahan Iklim

Ilustrasi(Antara)

Pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy, menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk mengatasi perubahan iklim. Keduanya sepakat berupaya menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius sebagaimana tercantum dalam Paris Agreement. Indonesia sendiri menargetkan puncak emisi pada tahun 2030 dan pencapaian netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.

“Kami percaya, kerja sama internasional yang kuat adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” ujar Hanif dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4). 

Kedua negara sepakat bahwa menjaga target suhu bumi tetap di bawah ambang batas 1,5 derajat celsius sesuai Paris Agreement dan Nationally Determined Contributions (NDC) merupakan langkah krusial. Indonesia menempatkan sektor kehutanan dan energi sebagai pilar utama dalam pencapaian target puncak emisi dan netral karbon tersebut. Pertemuan juga menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai High Integrity Carbon Market Opportunity yang direncanakan berlangsung pada bulan Mei 2025.

Dalam forum ini, Indonesia menekankan pentingnya penguatan pasar karbon nasional melalui penerapan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI), serta pengembangan sistem registri nasional yang kredibel dan transparan. Inggris, melalui program UK PACT, menyatakan dukungannya dalam bentuk pendanaan sebesar £2,8 juta untuk tiga tahun ke depan guna mempercepat pengembangan peta jalan perdagangan karbon Indonesia lintas sektor.

Selain isu iklim, pengelolaan sampah plastik menjadi agenda penting lainnya. Indonesia menghadapi tantangan peningkatan volume sampah plastik di sungai, pantai, dan laut—terutama di kawasan wisata seperti Bali. 

Inggris memberikan dukungannya terhadap pembaruan Rencana Aksi Nasional Polusi Plastik Indonesia melalui kemitraan dengan World Bank, serta penguatan platform Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) dalam menangani persoalan ini secara menyeluruh.

Isu keanekaragaman hayati turut menjadi perhatian kedua pihak. Indonesia terus memperkuat pelaksanaan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) dan mendorong integrasi valuasi jasa lingkungan yang mencakup nilai ekonomi karbon serta konservasi keanekaragaman hayati. 

Pemerintah Inggris membuka peluang kerja sama dalam bentuk pendanaan biodiversitas, penguatan sistem monitoring hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Menutup pertemuan, kedua menteri menyampaikan optimisme mereka terhadap masa depan kerja sama ini. “Perlindungan lingkungan bukan hanya soal carbon offset, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang,” kata Kerry.

Pertemuan ini semakin memperkuat rencana pembaruan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dengan kementerian mitra di Inggris sebagai mitra strategis dalam memimpin aksi iklim global yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. (E-3)