3 days ago
3
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan(Antara)
SETARA Institute menerbitkan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) untuk menyambut pemerintahan baru. IISI akan menjadi penanda awal dan baseline kinerja pembangunan inklusi sosial yang menjadi standar dalam setiap bidang pembangunan pemerintahan daerah.
"Salah satu rekomendasi dari studi inklusi sosial yang dilakukan Setara Institute ialah bahwa perencanaan pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah hasil Pilkada 2024, semestinya memastikan inklusi sosial sebagai variabel utama dan standar pembangunan daerah," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/3).
Untuk mendorong perencanaan pembangunan inklusif di daerah, Setara Institute menyusun suatu alat kebijakan yang bisa menjadi komplemen penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Alat kebijakan ini memuat pedoman penyusunan RPJMD yang inklusif, yang dalam kerangka pengukuran IISI mencakup kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan dan masyarakat adat,” kata Halili.
Halili menjelaskan ada 4 empat indikator rencana pembangunan inklusif yang mesti dipedomani oleh pemerintah daerah dan juga bagi masyarakat sipil yang hendak mengadvokasi perencanaan pembangunan.
Sebuah perencanaan pembangunan inklusif bisa diukur dengan indikator rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi.
Selain menyediakan standar RPJMD yang inklusif, alat kebijakan atau policy toolsyang dirancang Setara Institute juga memuat agenda rencana aksi strategis yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memastikan keterpenuhan hak-hak kelompok rentan, utamanya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat. (P-4)
