
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama, segera mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH). Menurutnya, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih oleh Badan Pengelola Haji (BP Haji).
“Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris,” ujar Satori kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan petugas, termasuk pemberian pelatihan yang memadai sebelum bertugas.
“Petugas haji harus dievaluasi. Jangan sampai komunikasi mereka terputus di lapangan hanya karena SDM yang tidak siap. Apalagi setelah Armuzna, aktivitas petugas malah cenderung menurun, padahal mereka seharusnya membantu memfasilitasi pengadaan makanan bagi jemaah,” kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Saat ditanya soal dorongan dari Komisi VIII DPR RI terhadap penerapan merit system, Satori membenarkan. “Ya, kami dari Komisi VIII, sebagai mitra Kementerian Agama, mendorong agar ke depan, ketika penyelenggaraan haji sudah dilakukan oleh BP Haji, pengadaan tenaga petugas dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kemampuan,” ujarnya.
Ia menyebut, peningkatan kualitas SDM petugas sangat penting demi memastikan pelayanan terhadap jemaah semakin baik. “SDM-nya harus ditingkatkan agar pelayanan kepada jemaah lebih optimal. Tahun ini kita bisa melihat, petugas di lapangan masih harus dimaksimalkan lagi dalam mendampingi jemaah, terutama di fase pasca-Armuzna,” tegasnya.
Satori menyoroti secara khusus kurangnya pendampingan bagi jemaah saat perpindahan dari Muzdalifah menuju Mina. “Setelah Armuzna, terutama dari Muzdalifah ke Mina, petugas kelihatan kurang aktif memberikan arahan. Banyak jemaah yang akhirnya jalan kaki tanpa difasilitasi kendaraan. Ini harus jadi perhatian ke depan,” pungkasnya. (DPR/Z-2)