3 hours ago
1
SEKRETARIS Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur, Ana Waha Kolin, Senin (17/3), menggelar reses di sejumlah titik di dalam Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata. Selain menyerap aspirasi, politikus asal Waibalun, Kabupaten Flores Timur, ini memaparkan ancaman resesi ekonomi setelah dikeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang berimbas pada kemunduran pembangunan infrastruktur yang dibiayai ABBD.
Sebagaimana disaksikan Media Indonesia, Senin (17/3) petang, reses anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur itu digelar bersama komunitas Bank Sampah di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat serta warga sekitar.
Dalam kesempatan itu, Ady Leyn, Koordinator Bank Sampah Waikomo, menyampaikan komunitas yang dipimpinnya itu bergerak setelah wilayahnya dihantam penyakit Demam Berdarah hingga menewaskan 2 anak.
"Sampah menjadi sarang penyakit demam berdarah. Kami bentuk komunitas Bank Sampah untuk mengurangi sampah unorganik. Sampah di sekitar dapat terkumpul hingga 2 ton. Sudah berjalan lebih dari 2 tahun, tetapi kendalanya belum ada mesin cacah, sehingga pengiriman untuk pengolahan sampah ke Jawa masih dalam jumlah terbatas dan dalam bentuk asli saja," ujar Ady Leyn.
Ia berharap dukungan mesin cacah dari Pemerintah Provinsi NTT agar lebih banyak sampah dikumpulkan di Lembata kemudian dikirim sudah dalam kondisi dicacah.
Selain Bank sampah, warga kelurahan Lewoleba Barat menitipkan kondisi DAS Waikomo yang rusak parah yang telah menggerus sebagian besar sawah Waikomo untuk dapat ditangani pemprov.
Warga juga menitipkan peningkatan insentif kader posyandu yang dinilai tidak manusiawi yakni hanya 50 hingga Rp75 ribu per bulan, padahal volume kerja kader yang cukup tinggi. Bahkan warga meminta agar tinjau ulang program Makan bergizi geratis sebab perbaikan gizi anak hanya dapat berlaku pada seribu hari pertama masa emas tumbuh kembang anak, bukan pada usia sekolah.
Di sisi lain, An Waha Kolin menyebutkan, tahun ini akan ada resesi ekonomi yang hebat.
"Efisiensi anggaran kali ini turbulensinya sangat tinggi. Termasuk pokir kami DPRD dinolkaan. Padahal untuk menjawab keluhan komunitas warga, posnya dari pokir. Berharap tahun anggaran 2026 nanti, akan ada celah fiskal yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat," ujar An Kolin. (PT/E-4)
