PSI dan Jokowi Saling Membutuhkan

Baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berisi foto Presiden Joko Widodo bersanding dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.(MI/Susanto)

Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi berpeluang besar menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menilai PSI membutuhkan figur yang populer seperti Jokowi.

"Peluang besar sekali. PSI juga saya kira senang juga jika Pak Jokowi mau menjadi ketuanya karena butuh figur populer," kata Romli kepada Media Indonesia, hari ini.

Ia mengatakan di satu sisi, Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung yang dapat membantu partai untuk bertarung menuju Pemilu 2029.

"Saya kira ya, jika masih ingin berkecimpung dalam politik praktis, mau tidak mau harus masuk parpol atau mendirikan parpol. Bergabung dengan PSI saya kira langkah yang pas karena partai ini kan sedang mencari sosok atau figur yang bisa membesarkan partai tersebut. Sebagai mantan presiden sudah pasti masih memiliki basis massa yg kuat. Masih banyak loyalisnya," katanya.

Meski demikian, Romli mengatakan menjadi Ketua Umum PSI akan membawa persoalan. Menurutnya, timbul persepsi negatif ketika Jokowi menjadi Ketua Umum PSI karena menggantikan Kaesang Pengarep yang merupakan anaknya sendiri.

"Persoalannya kemudian pandangan publik karena jika Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, berarti menggantikan Kaesang, yang notabene anaknyaa, sehingga publik langsung komentar negatif, baik untuk PSI itu sendiri maupun Pak Jokowi. Dianggap nepotisme, yakni suksesi antara keluarga," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang membuat kuasa Jokowi terhadap partai tidak kuat. Ia mengatakan dalam AD/ART partai, kewenangan berada di tangan Dewan Pembina.

"Jika tidak diubah (AD/ART) bila nanti pak Jokowi terpilih sebagai Ketum, hanya sebagaicsimbol aja, tidak memiliki kewenangan apa-apa. Kewenangan mutlak untuk mengambil keputusan apa saja ada pada Dewan Pembina. Kecuali Pak Jokowi merangkap juga sebagai Ketua Dewan Pembina," katanya. (P-1)