Presiden Terbitkan Perpes Nomor 66/2025, Jadi Dasar Hukum Pengamanan Kejaksaan oleh TNI

Prajurit TNI AD mengikuti apel gelar pasukan(Dok.Antara)

PERATURAN Presiden (Perpes) Nomor 66/2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat mengakhiri polemik soal pengamanan yang dilakukan personel TNI di kantor kejaksaan daerah.

Perpres tersebut mengatur soal pelindungan negara, baik melalui Polri maupun TNI, terhadap jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.

"Dengan peraturan ini lebih menegaskan bahwa tidak perlu lagi berbeda pandang apakah suatu lembaga dapat memberikan pelindungan atau tidak kepada jaksa," katanya lewat keterangan tertulis, Kamis (22/5).

Kejagung, sambung Harli, menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo atas terbitnya perpres tersebut. Bagi kejaksaa, Perpres Nomor 66/2025 merupakan bentuk dukungan negara kepada kejaksaan untuk bergerak ke arah yang lebih baik.

Pasal 9 beleid tersebut menjelaskan, pelindungan yang dilakukan TNI kepada jaksa dapat berbentuk pelindungan terhadap institusi kejaksaan, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pengawalan jaksa saat menjalankan tugas dan fungsi, maupun pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sifatnya strategis.

"Bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hal yang berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara," bunyi Pasal 9 ayat (2).

Sebelumnya, masyarakat sipil mengkritik kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang lewat surat telegram soal pengerahan personel untuk menjaga kantor kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Pengamanan itu dinilai menunjukkan gejala militerisasi ruang sipil. (P-1)