2 weeks ago
14
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (kedua kiri) berjalan memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.)
KORUPSI tata kelola minyak mentah yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga menandakan lemah dan minimnya kemampuan produksi minyak di dalam negeri. Itu membuka celah oknum untuk menyalahgunakan kewenangan dan melakukan korupsi. Praktik curang menimbulkan kerugian negara. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.
"Saat impor itu, kita sebagai pricetaker, kemudian harus mengikuti apa yang terjadi di pasar dan kemudian celah-celah di sana semakin banyak," ujarnya saat dihubungi, Rabu (26/2).
Dalam melalukan impor, kata Komaidi, banyak proses yang sukar dimengerti oleh masyarakat umum. Hal itu menjadi celah yang dimanfaatkan untuk melakukan praktik lancung oleh para penyalahguna kewenangan.
Padahal sejatinya impor minyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu karena kemampuan produksi minyak mentah di Indonesia tercatat hanya sekitar 600 ribu barel per hari, jauh dari konsumsi yang mencapai 1,6 juta barel per hari.
"Kasus ini sebetulnya message untuk kita semua bahwa produksi di dalam negeri harus ditingkatkan supaya impornya tidak terlalu banyak. Karena kalau impor terlalu banyak, ya celahnya banyak, termasuk kasus yang sekarang terjadi," tutur Komaidi.
"Problem utamanya adalah sebetulnya konsumsi kita naik terus, tetapi produksi tidak diperhatikan, sehingga mau tidak mau kita harus impor. Akan berbeda kalau kemudian kita punya produksi sendiri, kita tahu berapa biaya pengadaannya, berapa harganya, itu ada di kontrol kita semua," tambahnya. (H-4)
