3 hours ago
4
Siswa menyantap hidangan makan bergizi gratis di SD Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025)(MI/Usman Iskandar)
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai harus tetap berlanjut. Sebab, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memilik manfaat yang besar.
Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR) menilai wacana agar MBG dihentikan dapat menimbulkan kerugian, terutama adalah anak-anak dari keluarga rentan yang mengharapkan dukungan negara untuk bertahan hidup.
“MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa yaitu gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal,” ungkapnya.
Iwan mengakui program MBG memiliki banyak kekurangan. Tapi tak sedikit memberikan dampak besar bagi masyarakat.
“April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun,” katanya.
Ia lantas menyoroti suara-suara yang menginginkan MBG dihentikan. Dengan menghapus program MBG, Iwan menilai juga akan memutus akses gizi anak-anak.
“Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah, tetapi investasi masa depan bangsa,” katanya.
“Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa,” katanya.
Jika MBG memang belum sempurna, maka hal yang seharusnya dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Iwan menyakini MBG dapat meningkatkan kualitasnya dan sistemnya.
“Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan,”
“Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat,” katanya. (P-4)
