3 hours ago
3
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.(Dok. TV Parlemen)
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sejak 2023, pihaknya sudah mengamati terkait perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Puncaknya terjadi kasus yang diketahui publik pertama kali pada 5 Juni 2023 kasus perundungan PPDS atau bullying PPDS di Medan.
“Dari situ kita lihat ada masalah dan kita bentuk tim khusus. Setelahnya banyak pengaduan yang masuk,” ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4).
Sejauh ini, aduan dari masyarakat terkait kekerasan PPDS mencapai 2.668 aduan dan 632 di antaranya terbukti merupakan bentuk kekerasan dengan rincian 370 kasus di Rumah Sakit Kemenkes, 157 di Rumah Sakit lainnya, 72 di fakultas kedokteran universitas, serta 33 kasus lainnya.
“Contoh hasil pemeriksaan yang kita lakukan, ada kelompok-kelompok tindakan bullying ini. Pertama adalah bullying secara verbal yang selalu kita temui hampir di seluruh pengaduan yang masuk. Ini biasanya dilakukan di WhatsApp Group yang namanya Jarkom atau jaringan komunikasi. Jadi di PPDS itu ada jaringan komunikasi yang terdiri dari senior dan juniornya,” ujar Budi.
“Kalau kita lihat juga bahasanya super kasar dan terjadi di seluruh sentra pendidikan dan program studi. Kemudian ada bullying fisik di Jarkom ini diminta yang melakukan pelanggaran misalnya ngunyah cabai misalnya terus dishare di Jarkom. Harus push up, minum telur mentah, atau berdiri selama 7-8 jam di video. Hampir di semua pengaduan hal ini ada,” sambungnya.
Tindak bullying selanjutnya adalah pengumpulan biaya di luar pendidikan. Di mana senior atau konsulen akan meminta para juniornya untuk memesankan hotel, membelikan tiket perjalanan atau hiburan dan lain sebagainya.
“Semua permasalahan ini memberikan kita kesempatan untuk koreksi diri. Saya dan Kemdiktisaintek akan bekerja sama untuk memperbaiki ini ke depannya. Ini kan ulah segelintir oknum yang merusak semua image dokter. Kita beresi bareng-bareng supaya ke depannya kita sama-sama bisa menciptakan kondisi pendidikan yang bukan hanya bagus secara keterampilan tapi juga secara etika dan budaya,” tegas Budi.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan menambahkan bahwa sejak 2001 hingga 2024, terdapat 310 laporan kekerasan dengan rincian kasus kekerasan seksual 49,7%, perundungan 38,7% dan intoleransi 11,6%.
“Bentuknya berupa kekerasan fisik, psikis, perundungan, intoleransi, diskriminasi, dan kebijakan yang menganut kekerasan,” ucap Fauzan.
Dalam rangka untuk menangani persoalan di lingkungan kampus, maka Kemdiktisaintek memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk melakukan penyelesaian kasus bullying PPDS melalui pembentukan Satgas dengan pengawasan dari Kemdiktisaintek. (H-3)
