4 hours ago
1
(MI/Apul Iskandar)
WALI kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengutarakan nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar pada tahun 2024 di angka 95%. Rinciannya, pada 8 fokus area pencegahan korupsi, yang terdiri dari area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.
“Ini menempatkan Pemerintah Kota Pematangsiantar berada di urutan 65 se-Indonesia, dan peringkat 1 di Provinsi Sumatera Utara. Atas pencapaian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan pemantauan dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kota Pematangsiantar,” kata Wesly dalam saat menyampaikan pandangannya tentang korupsi dan kendala pelayanan di Kota Pematangsiantar di Aula Bhineka Tunggal Ika Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Senin (28/4/2025).
Pemko Pematangsiantar, ungkap dia, telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perbaikan sistem pelayanan publik, bekerja sama dengan lembaga dan instansi pemerintah lainnya, termasuk arahan dan bimbingan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi melalui Program MCP KPK.
Dia mengakui mengalami kendala dalam pelaksanaan MCP KPK, yaitu pada area pengadaan barang dan jasa dengan nilai capaian masih rendah. Penyebabnya, tidak terlaksananya konsolidasi pengadaan dan lelang dini proyek strategis.
“Ke depan kami berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat membimbing dan melakukan coaching clinic kepada aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa di Kota Pematangsiantar,” pinta Wesly.
Terlebih, lanjutnya, agar dapat membantu pelaksanaan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (H-1)
