Pembentukan Pansus Pendidikan DKI Bisa Mempercepat Penerapan Sekolah Swasta Gratis

Gedung DPRD DKI Jakarta .(Dok. DPRD DKI)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mempercepat pembahasan revisi peraturan daerah mengenai kejelasan payung hukum dan regulasi untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana menjelaskan bahwa seluruh fraksi partai-partai di DPRD diminta memberikan usulan nama-nama yang akan menjadi pansus.

"Karena sekarang, hari ini, baru seluruh fraksi mengusulkan nama-namanya, sesuai usulan dari fraksi nama-nama untuk dimasukin ke Pansus," kata Yudha kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/2).

Selain keterlibatan anggota DPRD untuk menjadi pansus, akan ada anggota yang berasal dari pakar-pakar pendidikan. Yudha mengatakan tidak ada batasan anggota pansus.

"Semakin banyak menurut saya semakin bagus sehingga perdanya ini bisa benar-benar blueprint yang sangat prima dan sangat bermanfaat buat warga Jakarta. Kalau misalnya perlu 4, 5, 6 pakar-pakar kita libatkan, ya kita libatkan."

Politikus Gerindra ini berharap dengan terbentuknya pansus, hal itu juga semakin cepat penerapan sekolah swasta gratis yang diproyeksi akan berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. "Tapi targetnya adalah mudah-mudahan pansus ini bisa gerak cepat dan menghasilkan hasil yang terbaik," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya akan menggunakan pansus pendidikan ini untuk membantu percepatan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda) program sekolah swasta gratis.

“Program sekolah gratis ini memang perlu didukung regulasi sebagai payung hukum, makanya kami akan bentuk pansus pendidikan,” kata Khoirudin, beberapa waktu lalu. (Far/P-2)