
MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto disebut berkomitmen membayar tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN di 2025 dan memastikan tidak ada kenaikan UKT.
"Pada prinsipnya di dalam, beliau (Brian Yuliarto) sudah sepakat dan komit untuk membayar tukin tahun 2025 termasuk sertifikasi dosen, bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN) itu tidak akan diturunkan sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT," kata Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (26/2).
Dia mengatakan komitmen tersebut disampaikan oleh Brian Yuliarto dalam rapat perdananya bersama Komisi X DPR yang digelar secara tertutup. Komisi X DPR RI juga mendorong Mendiktisaintek mengupayakan agar efisiensi anggaran di kementerian yang ia pimpin tidak mencapai Rp14 triliun. Komisi X DPR yang membidangi bidang pendidikan itu mendorong agar efisiensi anggaran di Kemendiktisaintek hanya berkisar Rp6,17 triliun.
"Kami mendorong turun sampai ketemu angka Rp6,17 triliun, dari Rp14 triliun," ujar Lalu.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian telah menyampaikan bahwa salah satu alasan rapat perdana dengan Brian Yuliarto digelar secara tertutup adalah terkait dengan adanya sejumlah pembahasan yang bersifat sensitif. Demi menghindari kegaduhan atau munculnya keresahan di tengah masyarakat, rapat tersebut lantas digelar secara tertutup.
"Kita akan optimalkan waktu rapat sore ini untuk berkenalan, baik terkait dengan kepribadian Pak Menteri. Kalau kita ada yang kepo, silakan atau sebaliknya Pak Menteri jika ingin memahami lebih jauh tentang Komisi X bisa juga bertanya," kata dia.
Selain itu, Komisi X juga akan membahas sejumlah hal dengan mitranya itu, seperti persiapan pelaksanaan program kerja Kemendiktisaintek pada tahun anggaran 2025 serta mendalami visi dari Brian sebagai Mendiktisaintek. (Ant/Z-9)