4 hours ago
1
Dokter residen FK Unhas melayangkan protes terhadap Menteri Kesehatan.(MI/Lina Herlina)
LEBIH dari 1.000 mahasiswa spesialis alias residen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengeluarkan pernyataan tegas yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kebijakan dan sikap Menteri Kesehatan yang dinilai semakin menunjukkan arogansi dan mengabaikan tugas utamanya.
Mereka menilai, Menteri Kesehatan lebih fokus pada isu-isu sensasional seperti bullying dan tuduhan bahwa dokter tidak melayani masyarakat, sementara fungsi utama beliau sebagai pembantu presiden dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan justru terabaikan.
Para dokter residen tersebut menyoroti intervensi langsung Kementerian Kesehatan dalam kegiatan akademik di fakultas dan pendidikan kedokteran secara umum. Hal ini dianggap mengancam independensi akademik dan merusak prinsip kolegialitas.
“Pendidikan kedokteran merupakan ranah akademik yang harus dilindungi dari intervensi politis agar kualitas dan integritasnya tetap terjaga,” tegas salah satu dokter residen forensik dan medikolegal FK Unhas, Irvan Wahyu Jatmiko, mewakili rekan-rekannya, di Gedung Aula Prof Ahmad Amiruddin, FK Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan IX, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/5).
Kekhawatiran ini diperkuat dengan banyaknya senior dan rekan sejawat yang kini mengalami mutasi atau perlakuan tidak adil.
Mereka menilai bahwa pendekatan yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan cenderung sentralistik dan otoriter, tanpa adanya dialog yang memadai dengan institusi pendidikan maupun tenaga medis yang terlibat langsung.
Dampak dari kebijakan ini bukan hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga menurunkan makna pendidikan profesi menjadi sekadar penyedia tenaga layanan kesehatan tanpa ruang pengembangan ilmu dan integritas profesi.
Lebih jauh, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin meminta Menteri Kesehatan untuk kembali fokus pada tugas utamanya yang sangat krusial, yaitu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperbaiki sarana penunjang, mendistribusikan dokter secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Mereka mengakui niat baik Menteri Kesehatan, namun kritik tajam diarahkan pada cara komunikasi dan tindakan yang dinilai kurang tepat dan cenderung arogan.
Para dokter residen itu pun, lalu membacakan pernyataan sikap serentak dengan suara yang lantang, sekaligus merupakan seruan kepada pemerintah agar lebih tegas dalam menegakkan supremasi hukum dan perlindungan terhadap mahasiswa dan dosen di dunia pendidikan kesehatan.
Mereka menuntut agar segala bentuk perundungan dalam ranah akademik dihentikan serta meminta agar independensi Kolegium yang selama ini menjadi tumpuan pengembangan profesi dokter dikembalikan sepenuhnya, tanpa berada di bawah kendali langsung Kementerian Kesehatan.
Para mahasiswa pun menegaskan komitmen mereka untuk terus berkontribusi secara profesional kepada masyarakat, dengan harapan komunikasi dan kekompakan antara kementerian dan institusi pendidikan dapat segera diperbaiki demi masa depan pelayanan kesehatan nasional yang lebih baik dan bermartabat. (LN/E-4)
