Kemacetan di Tanjung Priok, Gagalnya Sistem Digital atau Koordinasi?

1 day ago 3
Kemacetan di Tanjung Priok, Gagalnya Sistem Digital atau Koordinasi? Petugas berusaha mengurai kemacetan lalu lintas yang didominasi truk kontainer di Perempatan Pos IX, Tanjung Priok.(Dok. MI/Usman Iskandar)

PENGAMAT maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyoroti kemacetan panjang yang melanda Pelabuhan Tanjung Priok pasca-libur Idul Fitri 2025. Kejadian kemacetan di Tanjung Priok ini terjadi pada Rabu hingga Kamis (16-17 April 2025) dan dianggap sebagai indikasi adanya masalah besar dalam sistem logistik nasional Indonesia.

Kemacetan Tanjung Priok yang sangat parah tersebut berawal dari lonjakan kendaraan logistik yang luar biasa, di mana jumlah truk yang biasanya beroperasi sekitar 2.500 unit per hari, meningkat menjadi lebih dari 4.000 unit per hari pasca-libur Idul Fitri

Ia menilai peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien. Meskipun sistem digitalisasi yang diterapkan oleh Pelindo tetap beroperasi dengan baik, namun sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi. “Dari itu tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan, tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional,” kata Hakeng, melalui keterangannya, Jumat (18/4).

Ia mengatakan persoalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman. Hal ini merupakan sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius. Tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul.

Dari data terbaru bahwa aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat mencapai 1,88 juta TEUs, yang mengalami kenaikan sebesar 7,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik.

Rendahnya Kepatuhan

Hakeng menilai bahwa meskipun ada peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut. “Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking di container yard, yang menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” tegasnya.

Meskipun Pelindo sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), autogate, dan jadwal gate pass berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik serta kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas. Sistem-sistem yang telah diterapkan pun belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi, yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

Dalam perbandingan dengan negara tetangga seperti Singapura , justru Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan, seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Hakeng mengungkapkan bahwa reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. “Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini,adalah penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” tegas Hakeng.

Selanjutnya, Hakeng memaparkan bahwa perlu dilakukannya kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. “Serta,peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), dan asosiasi logistik,” jelas Hakeng.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok itu harus menjadi titik balik untuk mewujudkan sistem logistik yang lebih modern, efisien, dan dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan logistik baik di level nasional maupun internasional. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem logistik yang lebih tangguh, mampu menghadapi lonjakan musiman.

“Juga, siap bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah lebih dulu maju dalam mengembangkan infrastruktur logistik mereka. Tanpa langkah konkret dan reformasi yang menyeluruh, Indonesia berisiko tertinggal jauh dalam persaingan logistik regional dan global,” imbuh Hakeng. (H-3)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |