6 hours ago
3
Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution(Yoseph Pencawan/MI)
GUBERNUR Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengaku berulang kali mengingatkan para pejabatnya untuk tidak korupsi. Peringatan itu disampaikan sejak awal dirinya memimpin agar jabatan dan wewenang tidak disalahgunakan.
"Kita sudah diingatkan jangan korupsi, jangan ada kegiatan seperti itu," ujarnya di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (30/6).
Pernyataan Bobby itu disampaikan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Topan Obaja Putra Ginting. Topan menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut.
OTT KPK berlangsung pada Kamis (26/6). Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan proyek pembangunan jalan dengan nilai ratusan miliar rupiah.
Menantu Jokowi itu menyebut penangkapan tersebut sangat disayangkan. Namun, dia juga menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Sebagai pimpinan daerah, Bobby mengaku tidak lelah mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut. Sebaik apa pun sistem tetap bisa dilanggar jika tidak diimbangi kontrol diri.
Dia juga mengaku sudah mengimbau jajarannya agar tidak terlena dengan kewenangan yang melekat pada jabatan. Peluang korupsi bisa muncul dari celah apa pun dalam sistem pemerintahan.
Pengawasan internal dan integritas pribadi harus berjalan beriringan untuk mencegah penyimpangan. Dia mengaku sudah berkali-kali memberikan arahan agar tidak ada ASN yang bermain proyek.
Dengan adanya kasus itu dia meminta setiap kepala dinas dan pejabat teknis agar fokus bekerja dengan transparansi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah harus dijaga dengan kerja nyata dan akuntabel.
Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga bagian dari komitmen fee proyek. Total nilai proyek yang terkait dengan dugaan korupsi ini mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Penangkapan Topan juga menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung kasus serupa. KPK menyebut Sumut menjadi salah satu daerah rawan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa. (H-4)
